medcom.id, Jakarta: Pemerintah tak akan memulangkan para mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) kembali ke Menpawah, Kalimantan Barat. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengaku telah menyiapkan tempat baru untuk ditinggali bekas pengikut Gafatar.
"Tidak (balik ke Menpawah), tapi ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Saya sudah siapkan lahannya kalau memang mereka mau transmigrasi. Opsinya Kaltim dan Kaltara," ujar Khofifah di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).
Pemerintah memberi izin mantan pengikut Gafatar untuk bertransmigrasi sendiri. Namun, mereka harus berbaur dengan penduduk sekitar dan bersosialisasi.
"Tetap bisa disiapkan opsi transmigrasi asal wawasan kebangsaan dan keagamaannya sudah jelas. Saya menyebut harusnya ini opsi transmigrasi inklusif," papar dia.
Khofifah menjelaskan tetap ada pengawalan selama proses pemempatan bekas pengikut Gafatar. Selain itu, Kemensos juga menyiapkan penyembuhan psikologis untuk membantu mereka kembali beraktivitas.
"Kemensos memberi trauma healing. Kalau ada keluarga yang mau menjemput harus diantar oleh pemda karena sudah SOP-nya," tegas dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta agar penegakan hukum terhadap Gafatar harus terus berjalan. Ini karena Gafatar berusaha mendirikan negara dalam negara.
"Tindak lanjut itu tidak digeneralisasi artinya ada pembatasan antara pemimpin, kemudian pengikut dan korban. Jangan kemudian dilakukan secara anarkis, artinya ini tetap harus dilakukan pendekatan pada eks Gafatar yang ada. Tapi penegakan hukum harus tetap dilakukan," pungkas Puan.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah tak akan memulangkan para mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) kembali ke Menpawah, Kalimantan Barat. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengaku telah menyiapkan tempat baru untuk ditinggali bekas pengikut Gafatar.
"Tidak (balik ke Menpawah), tapi ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Saya sudah siapkan lahannya kalau memang mereka mau transmigrasi. Opsinya Kaltim dan Kaltara," ujar Khofifah di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).
Pemerintah memberi izin mantan pengikut Gafatar untuk bertransmigrasi sendiri. Namun, mereka harus berbaur dengan penduduk sekitar dan bersosialisasi.
"Tetap bisa disiapkan opsi transmigrasi asal wawasan kebangsaan dan keagamaannya sudah jelas. Saya menyebut harusnya ini opsi transmigrasi inklusif," papar dia.
Khofifah menjelaskan tetap ada pengawalan selama proses pemempatan bekas pengikut Gafatar. Selain itu, Kemensos juga menyiapkan penyembuhan psikologis untuk membantu mereka kembali beraktivitas.
"Kemensos memberi trauma
healing. Kalau ada keluarga yang mau menjemput harus diantar oleh pemda karena sudah SOP-nya," tegas dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta agar penegakan hukum terhadap Gafatar harus terus berjalan. Ini karena Gafatar berusaha mendirikan negara dalam negara.
"Tindak lanjut itu tidak digeneralisasi artinya ada pembatasan antara pemimpin, kemudian pengikut dan korban. Jangan kemudian dilakukan secara anarkis, artinya ini tetap harus dilakukan pendekatan pada eks Gafatar yang ada. Tapi penegakan hukum harus tetap dilakukan," pungkas Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
