Jakarta: Presiden Joko Widodo dinilai memiliki berbagai pertimbangan dalam mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo. Salah satunya ialah untuk menjaga kepentingan pertahanan negara.
"Hadi Tjahjanto dianggap memiliki visi dan waktu masa pensiun yang lebih lama dibandingkan dengan dua kepala staf lainnya. Sehingga diharapkan akan mampu mengintegrasikan politik pertahanan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan pertahanan negara," kata pengamat politik dan keamanan dari Universitas Padjajaran Muradi kepada Medcom.id, Senin, 4 Desember 2017.
Langkah itu juga untuk menjaga dan mengintegrasikan antara politik negara dalam bentuk Nawacita dan poros maritim dunia dengan doktrin pertahanan negara serta doktrin TNI dan doktrin angkatan.
"Langkah ini diharapkan akan membangun postur pertahanan Indonesia yang selaras antara politik negara dengan arah bijak pertahanan negara," ujar dia.
Ia menuturkan, pengajuan Hadi juga menegaskan, Presiden ingin mengembalikan rotasi kepemimpinan di TNI yang dijabat secara bergiliran dari tiga matra. Sebagaimana diketahui dua Panglima TNI terdahulu, termasuk Gatot berasal dari TNI AD.
Dengan adanya pengembalian rotasi ini sekaligus bentuk penguatan konsolidasi internal TNI. "Pengajuan Hadi Tjahjanto ini juga sebagai bagian dari respons untuk menjaga regenerasi di organisasi TNI, yang mana Gatot akan pensiun per 1 april 2018 mendatang, dan sebagaimana yang diatur dalam UU TNI, Presiden harus mengajukan," tukas dia.
Setelah penunjukan Hadi masih ada proses pergantian Panglima TNI di DPR. Proses ini berlangsung selama 20 hari kerja.
"Pengajuan ini adalah bagian dari amanat undang-undang TNI yang normatif harus dijalankan oleh Presiden Jokowi dalam mekanisme pergantian Panglima TNI," pungkas dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo dinilai memiliki berbagai pertimbangan dalam mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo. Salah satunya ialah untuk menjaga kepentingan pertahanan negara.
"Hadi Tjahjanto dianggap memiliki visi dan waktu masa pensiun yang lebih lama dibandingkan dengan dua kepala staf lainnya. Sehingga diharapkan akan mampu mengintegrasikan politik pertahanan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan pertahanan negara," kata pengamat politik dan keamanan dari Universitas Padjajaran Muradi kepada
Medcom.id, Senin, 4 Desember 2017.
Langkah itu juga untuk menjaga dan mengintegrasikan antara politik negara dalam bentuk Nawacita dan poros maritim dunia dengan doktrin pertahanan negara serta doktrin TNI dan doktrin angkatan.
"Langkah ini diharapkan akan membangun postur pertahanan Indonesia yang selaras antara politik negara dengan arah bijak pertahanan negara," ujar dia.
Ia menuturkan, pengajuan Hadi juga menegaskan, Presiden ingin mengembalikan rotasi kepemimpinan di TNI yang dijabat secara bergiliran dari tiga matra. Sebagaimana diketahui dua Panglima TNI terdahulu, termasuk Gatot berasal dari TNI AD.
Dengan adanya pengembalian rotasi ini sekaligus bentuk penguatan konsolidasi internal TNI. "Pengajuan Hadi Tjahjanto ini juga sebagai bagian dari respons untuk menjaga regenerasi di organisasi TNI, yang mana Gatot akan pensiun per 1 april 2018 mendatang, dan sebagaimana yang diatur dalam UU TNI, Presiden harus mengajukan," tukas dia.
Setelah penunjukan Hadi masih ada proses pergantian Panglima TNI di DPR. Proses ini berlangsung selama 20 hari kerja.
"Pengajuan ini adalah bagian dari amanat undang-undang TNI yang normatif harus dijalankan oleh Presiden Jokowi dalam mekanisme pergantian Panglima TNI," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
