medcom.id, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan ke depan selain memeriksa anggaran keuangan yang digunakan pemerintah, BPK juga akan memprioritaskan pemeriksaan program-program yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Mengevaluasi program tersebut apakah benar-benar sudah mengarahkan pada peningkagan kejesahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ketua BPK Harry Azhar Azis saat pentutupan rapat kerja pelaksana BPK di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (16/12).
"BPK akan memeriksa kinerja atas program-program yang bisa menekan tingkat kemiskinan, angka pengangguran, mengurangi angka kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia meliputi aspek kesejahteraan, kesehatan dan daya beli masyarakat," ujar Harry.
Lebih lanjut ia memberikan contoh terkait program-program yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan Kartu Pintar, Kartu Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang banyak mendapat respon positif dari masyarakat.
Tidak hanya itu, Harry menambahkan BPK menyambut baik program pemerintah terkait pembangun kemaritiman Indonesia.
"Kami akan membantu mengawal dan memastikan pembangunan sektor kemaritiman patuh pada aturan ekonomi, efisiensi dan memberikan manfaat bagi masyarakat," lanjutnya.
Ia menegaskan poros kemaritiman menjadi isu sentral, oleh sebab itu BPK akan mengawal pengelolan kemaritiman nasional.
"BPK akan meningkatkan perannya dalam mengawal dan mengamankan program Presiden Jokowi," tegasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan terus mendukung upaya BPK memantau penggunaan anggaran pemerintah.
"Masalah pemeriksaan keuangan saya sudah sampaikan pada gubernur dan wali kota bahwa ke depan kita akan membangun cash management system, yang nantinya bisa diakses oleh BPK sehingga ngeceknya mudah," ujar Presiden Jokowi.
Namun, Presiden Jokowi menyatakan rencana membangun sistem tersebut tidak bisa setahun atau dua tahun selesai, sebab sumber daya manusia di daerah perlu dilatih dan terus di-upgrade.
"Cara seperti itu (cash management system) akan mudah bagi kita mengontrol, memberikan sinyal jika ada yang keliru," tambahnya.
Tidak hanya itu, presiden juga menyampaikan setiap temuan BPK harus segera ditindak lanjuti. Ada memang yang masih menindaklanjutinya dengan tidak serius.
"Padahal ini (temuan BPK) kalau tidak diselesaikan akan menjadi masalah. Betapa pentingnya dalam sebuah program, sebuah proyek itu manajemen kontrol dan itu dilakukan oleh BPK," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan ke depan selain memeriksa anggaran keuangan yang digunakan pemerintah, BPK juga akan memprioritaskan pemeriksaan program-program yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Mengevaluasi program tersebut apakah benar-benar sudah mengarahkan pada peningkagan kejesahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ketua BPK Harry Azhar Azis saat pentutupan rapat kerja pelaksana BPK di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (16/12).
"BPK akan memeriksa kinerja atas program-program yang bisa menekan tingkat kemiskinan, angka pengangguran, mengurangi angka kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia meliputi aspek kesejahteraan, kesehatan dan daya beli masyarakat," ujar Harry.
Lebih lanjut ia memberikan contoh terkait program-program yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan Kartu Pintar, Kartu Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang banyak mendapat respon positif dari masyarakat.
Tidak hanya itu, Harry menambahkan BPK menyambut baik program pemerintah terkait pembangun kemaritiman Indonesia.
"Kami akan membantu mengawal dan memastikan pembangunan sektor kemaritiman patuh pada aturan ekonomi, efisiensi dan memberikan manfaat bagi masyarakat," lanjutnya.
Ia menegaskan poros kemaritiman menjadi isu sentral, oleh sebab itu BPK akan mengawal pengelolan kemaritiman nasional.
"BPK akan meningkatkan perannya dalam mengawal dan mengamankan program Presiden Jokowi," tegasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan terus mendukung upaya BPK memantau penggunaan anggaran pemerintah.
"Masalah pemeriksaan keuangan saya sudah sampaikan pada gubernur dan wali kota bahwa ke depan kita akan membangun cash management system, yang nantinya bisa diakses oleh BPK sehingga ngeceknya mudah," ujar Presiden Jokowi.
Namun, Presiden Jokowi menyatakan rencana membangun sistem tersebut tidak bisa setahun atau dua tahun selesai, sebab sumber daya manusia di daerah perlu dilatih dan terus di-upgrade.
"Cara seperti itu (cash management system) akan mudah bagi kita mengontrol, memberikan sinyal jika ada yang keliru," tambahnya.
Tidak hanya itu, presiden juga menyampaikan setiap temuan BPK harus segera ditindak lanjuti. Ada memang yang masih menindaklanjutinya dengan tidak serius.
"Padahal ini (temuan BPK) kalau tidak diselesaikan akan menjadi masalah. Betapa pentingnya dalam sebuah program, sebuah proyek itu manajemen kontrol dan itu dilakukan oleh BPK," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADF)
