Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penerapan sistem digital di pelabuhan penting. Celah korupsi diyakini bakal tertutup.
"Karena dengan digitalisasi tidak ada yang bisa di-trace," kata Luhut dalam bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.
Pemerintah telah menerapkan sistem Indonesia National Single Window (INSW) mencegah permainan kotor di pelabuhan kembali terjadi. Konsep itu membuat penyampaian data dilakukan tunggal.
Digitalisasi di pelabuhan juga diyakini bisa memangkas waktu dan biaya pelayanan yang selama ini dikeluhkan. Konsep itu merupakan hasil kolaborasi 18 kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan Stranas PK.
Luhut juga menyebut kabar pengiriman ore nikel yang ilegal beberapa waktu lalu bisa dicegah jika digitalisasi sudah diterapkan dengan baik. Pelakunya pun bakal mudah diketahui jika masih ada yang nekat.
"Seperti misalnya ada lima koma berapa juta ton nikel penyelundupan. Pak Firli (Ketua KPK Firli Bahuri) beritahu saya. Saya bilang 'usut daripada sumbernya', itu enggak susah. Sumber, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa, berangkat dari mana, ya kita trace," ucap Luhut.
Penutupan celah korupsi juga bakal semakin maksimal jika dibarengi dengan pembentukan satuan tugas laut. Penyelundupan diyakini tidak bakal terjadi lagi.
"Karena negara kita ini jangan lupa, negara kepulauan terbesar di dunia. Di Batam saja, kita sudah mengurangi pelabuhan Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan)," ujar Luhut.
Digitalisasi dan satuan tugas laut juga bakal diterapkan di pelabuhan kecil. Pemerintah tidak mau hanya terfokus dengan yang besar untuk mencegah tindakan koruptif.
"Kita minta pelabuhan di Batam cuma berapa, karena pelabuhan yang kecil-kecil itu, itu sumber penyelundupan," tutur Luhut.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penerapan sistem digital di pelabuhan penting. Celah korupsi diyakini bakal tertutup.
"Karena dengan digitalisasi tidak ada yang bisa di-
trace," kata Luhut dalam bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.
Pemerintah telah menerapkan sistem Indonesia National Single Window (INSW) mencegah permainan kotor di
pelabuhan kembali terjadi. Konsep itu membuat penyampaian data dilakukan tunggal.
Digitalisasi di pelabuhan juga diyakini bisa memangkas waktu dan biaya pelayanan yang selama ini dikeluhkan. Konsep itu merupakan hasil kolaborasi 18 kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan Stranas PK.
Luhut juga menyebut kabar pengiriman ore nikel yang ilegal beberapa waktu lalu bisa dicegah jika digitalisasi sudah diterapkan dengan baik. Pelakunya pun bakal mudah diketahui jika masih ada yang nekat.
"Seperti misalnya ada lima koma berapa juta ton nikel penyelundupan. Pak Firli (Ketua KPK
Firli Bahuri) beritahu saya. Saya bilang 'usut daripada sumbernya', itu enggak susah. Sumber, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa, berangkat dari mana, ya kita
trace," ucap Luhut.
Penutupan celah korupsi juga bakal semakin maksimal jika dibarengi dengan pembentukan satuan tugas laut. Penyelundupan diyakini tidak bakal terjadi lagi.
"Karena negara kita ini jangan lupa, negara kepulauan terbesar di dunia. Di Batam saja, kita sudah mengurangi pelabuhan Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan)," ujar Luhut.
Digitalisasi dan satuan tugas laut juga bakal diterapkan di pelabuhan kecil. Pemerintah tidak mau hanya terfokus dengan yang besar untuk mencegah tindakan koruptif.
"Kita minta pelabuhan di Batam cuma berapa, karena pelabuhan yang kecil-kecil itu, itu sumber penyelundupan," tutur Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
