Jakarta: Kartu Prakerja mendapat pengakuan internasional atas keberhasilannya memanfaatkan teknologi digital. Pakar pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) menilai Prakerja adalah game changer, atau pembawa perubahan besar, dalam upaya meningkatkan pembelajaran bagi orang dewasa di luar pendidikan formal.
Hal itu diungkapkan Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning, David Atchoarena, saat membuka acara pendukung sidang ke-61 Komisi Pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN CSocD-61 PBB) yang digelar di New York, Amerika Serikat dan webinar publik bertajuk Bringing 16.4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Decent Work Using Digital Technology pada Jumat, 10 Februari 2023.
David mengatakan pemanfaatan perkembangan digital dalam pelaksanaan Kartu Prakerja dengan menyediakan pelatihan adalah hal yang baik dan inovatif. Terutama terkait pembelajaran dan pendidikan orang dewasa (adult learning and education).
“Ini sekaligus membangun jembatan antara pendidikan formal dan informal. Teknologi menjadi ‘game changer’ terutama dalam memberikan tempat bagi platform digital untuk pengembangan keterampilan angkatan kerja (upskilling dan reskilling),” kata David dilansir pada Sabtu, 11 Februari 2023.
Dia menambahkan pengalaman Kartu Prakerja patut ditiru negara-negara lain. David menilai program Prakerja sejalan dengan misi organisasi yang dipimpinnya, yakni memberikan kesempatan pembelajaran seumur hidup.
“Tujuan pembelajaran sepanjang hayat, antara lain bertujuan untuk menekan ketidakadilan gender dan ketimpangan ekonomi,” ujar dia.
Misi Kemanusiaan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Prakerja merupakan misi kemanusiaan dengan pemberdayaan yang melibatkan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan. Airlangga juga menjabat Ketua Komite Cipta Kerja sebagai lembaga pengarah kebijakan Program Kartu Prakerja.
“Hasilnya, sejak tahun 2020 hingga 2022, lebih dari 16,4 juta orang dari seluruh wilayah dan kota di Indonesia telah mengikuti program ini. (Sebanyak) 51 persen dari mereka adalah perempuan dan 3 persen adalah penyandang disabilitas. Dari mereka yang menganggur, sepertiga dari mereka kini bekerja, baik sebagai pemilik usaha kecil maupun sebagai karyawan,” kata Airlangga.
Airlangga menyatakan program ini lebih dari sekadar kebijakan, pendanaan, atau teknologi. Dibutuhkan perubahan radikal dalam institusi dan budaya, serta di pemerintahan, perusahaan dan individu.
“Program ini tidak hanya efektif dalam memberikan hasil yang baik, tetapi juga dengan biaya yang efisien,” kata dia.
Beasiswa Tanpa Diskriminasi
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan Kartu Prakerja memberikan beasiswa kepada angkatan kerja yang bebas memilih pelatihan online di mitra e-marketplace yang relevan dengan pasar kerja tanpa diskriminasi.
“Sebanyak 12 persen penerima berusia lebih dari 50 tahun, 19 persen adalah lulusan SMP,” ujar Denni.
Spesialis Statistik UN Women Kantor Asia Pasifik, Cecilia Tinonin, mengungkapkan pandemi memberikan dampak besar terhadap perempuan pemilik usaha mikro. Tidak banyak perempuan yang bisa beralih ke digital.
“Pada 2022, ada 2,8 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke internet, dan perempuan, terutama pada kelompok usia yang lebih tua, berada pada posisi yang kurang menguntungkan,” kata Cecilia.
Transformasi Digital
Ekonom dan peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapore, Maria Monica Wihardja, mengatakan ada sejumlah hal yang diperlukan dalam menerapkan transformasi digital, yaitu kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, pelatihan bersertifikat, serta pembelajaran seumur hidup melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang.
Di samping itu, Ketua Policy Working Group Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan, memaparkan dari penelitian yang dilakukan Bank Dunia dan TNP2K, 96 persen penerima manfaat Kartu Prakerja mengaku puas dengan pelatihan yang diterima dan kecepatan pencairan insentif.
“Kartu Prakerja merupakan program pemerintah pertama di Indonesia dengan implementasi digital end-to-end dan pembayaran Government-to-Person (G2P) yang berpusat pada penerima manfaat,” kata Elan.
United Nations Commission for Social Development adalah lembaga kunci PBB yang menangani isu pembangunan sosial. Lembaga yang menjadi bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 1946 ini bertugas mengimplementasi aksi-aksi nyata Deklarasi Kopenhagen. Aksi tersebut mencakup upaya menumbuhkan lingkungan yang sesuai untuk pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, perluasan kebekerjaan yang produktif, pengurangan pengangguran, dan integrasi sosial dalam pembangunan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Kartu Prakerja mendapat pengakuan internasional atas keberhasilannya memanfaatkan
teknologi digital. Pakar pembelajaran sepanjang hayat (
lifelong learning) menilai
Prakerja adalah
game changer, atau pembawa perubahan besar, dalam upaya meningkatkan pembelajaran bagi orang dewasa di luar pendidikan formal.
Hal itu diungkapkan Direktur UNESCO
Institute for Lifelong Learning, David Atchoarena, saat membuka acara pendukung sidang ke-61 Komisi Pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN CSocD-61 PBB) yang digelar di New York, Amerika Serikat dan webinar publik bertajuk
Bringing 16.4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Decent Work Using Digital Technology pada Jumat, 10 Februari 2023.
David mengatakan pemanfaatan perkembangan digital dalam pelaksanaan Kartu Prakerja dengan menyediakan pelatihan adalah hal yang baik dan inovatif. Terutama terkait pembelajaran dan pendidikan orang dewasa (
adult learning and education).
“Ini sekaligus membangun jembatan antara pendidikan formal dan informal. Teknologi menjadi ‘
game changer’ terutama dalam memberikan tempat bagi platform digital untuk pengembangan keterampilan angkatan kerja (
upskilling dan reskilling),” kata David dilansir pada Sabtu, 11 Februari 2023.
Dia menambahkan pengalaman Kartu Prakerja patut ditiru negara-negara lain. David menilai program Prakerja sejalan dengan misi organisasi yang dipimpinnya, yakni memberikan kesempatan pembelajaran seumur hidup.
“Tujuan pembelajaran sepanjang hayat, antara lain bertujuan untuk menekan ketidakadilan gender dan ketimpangan ekonomi,” ujar dia.
Misi Kemanusiaan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Prakerja merupakan misi kemanusiaan dengan pemberdayaan yang melibatkan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan. Airlangga juga menjabat Ketua Komite Cipta Kerja sebagai lembaga pengarah kebijakan Program Kartu Prakerja.
“Hasilnya, sejak tahun 2020 hingga 2022, lebih dari 16,4 juta orang dari seluruh wilayah dan kota di Indonesia telah mengikuti program ini. (Sebanyak) 51 persen dari mereka adalah perempuan dan 3 persen adalah penyandang disabilitas. Dari mereka yang menganggur, sepertiga dari mereka kini bekerja, baik sebagai pemilik usaha kecil maupun sebagai karyawan,” kata Airlangga.
Airlangga menyatakan program ini lebih dari sekadar kebijakan, pendanaan, atau teknologi. Dibutuhkan perubahan radikal dalam institusi dan budaya, serta di pemerintahan, perusahaan dan individu.
“Program ini tidak hanya efektif dalam memberikan hasil yang baik, tetapi juga dengan biaya yang efisien,” kata dia.
Beasiswa Tanpa Diskriminasi
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan Kartu Prakerja memberikan beasiswa kepada angkatan kerja yang bebas memilih pelatihan
online di mitra
e-marketplace yang relevan dengan pasar kerja tanpa diskriminasi.
“Sebanyak 12 persen penerima berusia lebih dari 50 tahun, 19 persen adalah lulusan SMP,” ujar Denni.
Spesialis Statistik UN Women Kantor Asia Pasifik, Cecilia Tinonin, mengungkapkan
pandemi memberikan dampak besar terhadap perempuan pemilik usaha mikro. Tidak banyak perempuan yang bisa beralih ke digital.
“Pada 2022, ada 2,8 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke internet, dan perempuan, terutama pada kelompok usia yang lebih tua, berada pada posisi yang kurang menguntungkan,” kata Cecilia.
Transformasi Digital
Ekonom dan peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapore, Maria Monica Wihardja, mengatakan ada sejumlah hal yang diperlukan dalam menerapkan transformasi digital, yaitu kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, pelatihan bersertifikat, serta pembelajaran seumur hidup melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang.
Di samping itu, Ketua Policy Working Group Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan, memaparkan dari penelitian yang dilakukan Bank Dunia dan TNP2K, 96 persen penerima manfaat Kartu Prakerja mengaku puas dengan pelatihan yang diterima dan kecepatan pencairan insentif.
“Kartu Prakerja merupakan program pemerintah pertama di Indonesia dengan implementasi digital
end-to-end dan pembayaran
Government-to-Person (G2P) yang berpusat pada penerima manfaat,” kata Elan.
United Nations Commission for Social Development adalah lembaga kunci PBB yang menangani isu pembangunan sosial. Lembaga yang menjadi bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 1946 ini bertugas mengimplementasi aksi-aksi nyata Deklarasi Kopenhagen. Aksi tersebut mencakup upaya menumbuhkan lingkungan yang sesuai untuk pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, perluasan kebekerjaan yang produktif, pengurangan pengangguran, dan integrasi sosial dalam pembangunan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)