Rektor Unhan Letjen I Wayan Midhio (kiri). Foto: Universitas Pertahanan
Rektor Unhan Letjen I Wayan Midhio (kiri). Foto: Universitas Pertahanan

Infrastruktur Bawah Laut Bisa Jadi Ancaman Nasional

Nasional pertahanan keamanan cyber security
Wandi Yusuf • 23 Agustus 2017 23:03
medcom.id, Batam: Infrastruktur maritim bawah laut yang banyak membentang di perairan Indonesia bisa mengancam keamanan nasional. Apalagi jika pemilik infrastruktur itu adalah pihak luar.
 
“Banyak infrastruktur maritim dasar laut seperti pipa minyak dan gas, kabel bawah laut, buoy, platform jack up, dan peralatan sonar bawah laut yang instalasinya berada di perairan teritorial Indonesia. Keberadaannya relatif luput dari perhatian aparat keamanan," kata Koordinator Tim Peneliti Pusat Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan (Unhan), Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian, dalam keterangan tertulis, Rabu 23 Agustus 2017.
 
Pusat Studi Keamanan Maritim Unhan bekerja sama dengan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) melakukan penelitian untuk mencermati infrastruktur maritim dasar laut di Indonesia, khususnya di Laut Natuna. Penelitian ini mengambil tema “Dampak Infrastruktur Maritim Dasar Laut di Wilayah Laut Natuna Indonesia bagi Keamanan Nasional”.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Octavian mengatakan infrastruktur bawah laut yang dimiliki pihak luar bisa saja dimanfaakan untuk kepentingan terselubung. "Sangat terbuka untuk disimpangkan dan menjadi ancaman keamanan nasional," katanya.
 
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah membahas legalitas prosedur perizinan infrastruktur bawah laut itu sejak dari level kementerian teknis. Selanjutnya, prosedur itu bisa disinergikan dengan kewenangan aparat keamanan sebagai pengawas di lapangan.
 
“Sebagaimana prosedur internasional yang lazim berlaku di banyak negara, maka security clearance harus terus melekat sepanjang infrastruktur maritim dasar laut tersebut digunakan. Tidak hanya saat pengajuan izin prinsip dan izin operasional,” tegas Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan ini.
 
Penelitian kedua instansi ini sudah memasuki Focus Group Discussion (FGD) III yang diselenggarakan di Batam, Kepulauan Riau, hari ini. Narasumber yang hadir dari berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah Kepri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lantamal IV TNI Angkatan Laut, dan Polri.
 
Hadir pula perwakilan dari Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan. FGD III ini juga dihadiri para ahli dari SKK Migas, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), beberapa anggota LSM, dan tokoh masyarakat.
 
Di sela-sela FGD dilakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Unhan dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Penandatanganan dilakukan oleh Rektor Unhan Letjen TNI I Wayan Midhio dan Warek I UMRAH Prof. Rayandra Asyhar.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif