medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta Provinsi Kalimantan Selatan menghilangkan ketergantungan pada ekspor komoditas bahan mentah, terutama pertambangan. Presiden menilai ketergantungan menyimpan sebuah kerentanan.
Presiden mencatat perekonomian Kalimantan Selatan yang berasal dari kontribusi sektor pertambangan sebesar 20,87 persen. "Ketergantungan pertambangan harus sedikit mulai dikurangi dengan menggeser ke arah pengembangan sektor unggulan, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, serta industri pengolahan," kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional di Kalimantan Selatan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 10 April 2017.
Menurut dia, Kalimantan Selatan harus lebih memaksimalkan industri pengolahan. Artinya, bahan-bahan mentah yang ada harus bisa diarahkan untuk masuk ke industri pengolahan.
Jokowi mengatakan, saat ini sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kalimantan Selatan memiliki kontribusi 14,91 persen. Diikuti industri pengolahan dengan 13,98 persen.
Presiden meminta perkembangan sektor perkebunan fokus mengembangkan produk unggulan daerah dan kesiapan infrastruktur penunjangnya. "Saya ingatkan agar pengembangan sektor pertanian, perkebunan harus betul-berul terintegrasi dengan industri pengolahan, sehingga memiliki multiplier effect yang terbesar bagi perekonomian daerah," ucap dia.
Presiden juga mengingatkan hilirisasi merupakan sebuah keharusan untuk membangun Kalimantan Selatan. Hilirisasi industri diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan membuat pembangunan Kalimantan Selatan lebih merata.
Bekas Gubernur DKI itu juga meminta pembangunan kawasan industri di Batulicin dan Kawasan Industri Jorong segera terealisasi. Itu penting guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kalimantan Selatan
"Dan pembangunan dua kawasan industri ini pasti memerlukan dukungan infrastruktur penunjang, seperti akses ke kawasan tenaga listrik, air bersih dan yang tidak kalah pentingnya adalah terpadu, terintegrasi dengan pelabuhan yang ada," ucap bekas Wali Kota Solo itu.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta Provinsi Kalimantan Selatan menghilangkan ketergantungan pada ekspor komoditas bahan mentah, terutama pertambangan. Presiden menilai ketergantungan menyimpan sebuah kerentanan.
Presiden mencatat perekonomian Kalimantan Selatan yang berasal dari kontribusi sektor pertambangan sebesar 20,87 persen. "Ketergantungan pertambangan harus sedikit mulai dikurangi dengan menggeser ke arah pengembangan sektor unggulan, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, serta industri pengolahan," kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional di Kalimantan Selatan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 10 April 2017.
Menurut dia, Kalimantan Selatan harus lebih memaksimalkan industri pengolahan. Artinya, bahan-bahan mentah yang ada harus bisa diarahkan untuk masuk ke industri pengolahan.
Jokowi mengatakan, saat ini sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kalimantan Selatan memiliki kontribusi 14,91 persen. Diikuti industri pengolahan dengan 13,98 persen.
Presiden meminta perkembangan sektor perkebunan fokus mengembangkan produk unggulan daerah dan kesiapan infrastruktur penunjangnya. "Saya ingatkan agar pengembangan sektor pertanian, perkebunan harus betul-berul terintegrasi dengan industri pengolahan, sehingga memiliki multiplier effect yang terbesar bagi perekonomian daerah," ucap dia.
Presiden juga mengingatkan hilirisasi merupakan sebuah keharusan untuk membangun Kalimantan Selatan. Hilirisasi industri diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan membuat pembangunan Kalimantan Selatan lebih merata.
Bekas Gubernur DKI itu juga meminta pembangunan kawasan industri di Batulicin dan Kawasan Industri Jorong segera terealisasi. Itu penting guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kalimantan Selatan
"Dan pembangunan dua kawasan industri ini pasti memerlukan dukungan infrastruktur penunjang, seperti akses ke kawasan tenaga listrik, air bersih dan yang tidak kalah pentingnya adalah terpadu, terintegrasi dengan pelabuhan yang ada," ucap bekas Wali Kota Solo itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
