medcom.id, Jakarta: Senator asal Sumatra Barat Nofi Candra mengutuk keras tragedi kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Dia berharap, pemerintah Indonesia dan pimpinan negara ASEAN lainnya memboikot Myanmar dari keanggotaan ASEAN.
Sebab, kejahatan genosida di Myanmar harus dihentikan agar tidak berkembang menjadi isu-isu krusial lainnya yang bisa memancing kekisruhan di wilayah ASEAN. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu proaktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, terutama di wilayah ASEAN.
"Saya sangat menyadari bahwa negara-negara ASEAN lainnya tidak mampu berbicara banyak karena terikat oleh Piagam ASEAN yg salah satu poinnya adalah larangan untuk ikut campur urusan negara lain. Namun, menurut analisis saya, peristiwa yang menimpa etnis Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan yg bercampur dengan kebencian terhadap etnis tertentu. Malah bisa dikatakan peristiwa ini menjurus pada genosida. Hal ini harus segera diatasi dengan baik," ucap Nofi, dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 September 2017.
Konflik yang terjadi di Rakhine tidak lagi sekadar urusan internal negara dan pemerintahan Myanmar, tapi sudah menyangkut hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara mana pun. Myanmar tidak bisa berdalih bahwa ini adalah urusan internal, karena ini menyangkut urusan kemanusiaan.
"Saya sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa tidak perlu lagi pernyataan kecaman, yang terpenting sekarang adanya aksi nyata untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Namun aksi nyata yang telah digagas oleh pemerintahan Indonesia saya anggap baru tindakan permulaan. Presiden Jokowi harus melakukan konsolidasi kepada seluruh negara-negara ASEAN agar mendesak pemerintahan Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang terjadi," tandas dia.
Jika tindakan tersebut diabaikan, lanjut Nofi, maka Indonesia harus lebih tegas dan aktif melibatkan serta memimpin negara-negara ASEAN lainnya untuk memboikot Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Ketegasan pemerintahan Jokowi terhadap tragedi kemanusiaan di Myanmar merupakan perwujudan dari pembukaan UUD 1945, ikut menciptakan perdamaian dunia.
"Saya berharap, peristiwa di Myanmar tidak dijadikan sebagai alasan pemantik isu SARA di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus tetap proaktif memberikan dukungan moril atau pun materil terhadap etnis Rohingya, namun harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Isu ini tidak boleh meluas menjadi isu persebaran kebencian terhadap agama atau ras tertentu," kata Nofi.
medcom.id, Jakarta: Senator asal Sumatra Barat Nofi Candra mengutuk keras tragedi kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Dia berharap, pemerintah Indonesia dan pimpinan negara ASEAN lainnya memboikot Myanmar dari keanggotaan ASEAN.
Sebab, kejahatan genosida di Myanmar harus dihentikan agar tidak berkembang menjadi isu-isu krusial lainnya yang bisa memancing kekisruhan di wilayah ASEAN. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu proaktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, terutama di wilayah ASEAN.
"Saya sangat menyadari bahwa negara-negara ASEAN lainnya tidak mampu berbicara banyak karena terikat oleh Piagam ASEAN yg salah satu poinnya adalah larangan untuk ikut campur urusan negara lain. Namun, menurut analisis saya, peristiwa yang menimpa etnis Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan yg bercampur dengan kebencian terhadap etnis tertentu. Malah bisa dikatakan peristiwa ini menjurus pada genosida. Hal ini harus segera diatasi dengan baik," ucap Nofi, dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 September 2017.
Konflik yang terjadi di Rakhine tidak lagi sekadar urusan internal negara dan pemerintahan Myanmar, tapi sudah menyangkut hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara mana pun. Myanmar tidak bisa berdalih bahwa ini adalah urusan internal, karena ini menyangkut urusan kemanusiaan.
"Saya sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa tidak perlu lagi pernyataan kecaman, yang terpenting sekarang adanya aksi nyata untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Namun aksi nyata yang telah digagas oleh pemerintahan Indonesia saya anggap baru tindakan permulaan. Presiden Jokowi harus melakukan konsolidasi kepada seluruh negara-negara ASEAN agar mendesak pemerintahan Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang terjadi," tandas dia.
Jika tindakan tersebut diabaikan, lanjut Nofi, maka Indonesia harus lebih tegas dan aktif melibatkan serta memimpin negara-negara ASEAN lainnya untuk memboikot Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Ketegasan pemerintahan Jokowi terhadap tragedi kemanusiaan di Myanmar merupakan perwujudan dari pembukaan UUD 1945, ikut menciptakan perdamaian dunia.
"Saya berharap, peristiwa di Myanmar tidak dijadikan sebagai alasan pemantik isu SARA di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus tetap proaktif memberikan dukungan moril atau pun materil terhadap etnis Rohingya, namun harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Isu ini tidak boleh meluas menjadi isu persebaran kebencian terhadap agama atau ras tertentu," kata Nofi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
