Pemudik Diminta Waspada dan Penuhi Syarat Vaksin Booster

Jakarta: Masyarakat diimbau tetap mewaspadai gejala covid-19 dan memenuhi persyaratan vaksin booster untuk dapat melakukan perjalanan mudik lebaran. Pelonggaran mobilitas diharap tak membuat masyarakat mengabaikan protokol kesehatan (prokes). "Kami imbau masyarakat agar terus menjaga kesehatan jika ingin mudik. Kalau mengalami gejala batuk, pilek, meriang, dan sakit tenggorokan diharapkan lebih waspada. Jangan sampai kita yang mudik menulari orang-orang yang berada di daerah tujuan mudik," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo Abraham melalui keterangan tertulis, Jumat, 8 April 2022. Abraham menegaskan pemerintah berpegang pada kajian ilmiah sebelum membuat keputusan melonggarkan mobilitas dan mengizinkan masyarakat mudik lebaran tahun ini. Mengacu pada beberapa indikator pengendalian covid-19, kondisi pandemi semakin terkendali dan kasus positif terus melandai. Dia mengatakan per 2 April 2022, rata-rata banyak orang terinfeksi akibat terpapar dari 1 orang yang positif. Lalu, kasus mingguan juga menurun, yakni 3.671 per hari dengan bed occupation rate (BOR) hanya 8 persen. "Indikator-indikator itu menunjukkan bahwa semua kondisi semakin membaik," kata dia. Selain itu, kebijakan pelonggaran mobilitas dan mudik lebaran sebagai respons pemerintah terhadap tingginya animo masyarakat untuk mudik. Bahkan berdasarkan hasil tiga kali survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik lebaran terus meningkat. Baca: 1,3 Juta Orang Diproyeksikan Mudik Laut via Pelabuhan Merak Survei pertama dilakukan pada 14-28 Februari 2022 menunjukan 55 juta orang yang akan mudik. Survei kedua pada 9-21 Maret 2022 menunjukkan 79,4 juta yang akan mudik. Survei ketiga pada 22-31 Maret 2022 terdapat 85,5 juta orang ingin mudik. "Terkendalinya kondisi pandemi dan besarnya animo masyarakat untuk mudik ini yang menjadi alasan kuat bagi pemerintah memberikan kelonggaran-kelonggaran. Ini sesuai dengan kebijakan gas dan rem Bapak Presiden (Joko Widodo)," kata Abraham.