Makan Bergizi Gratis: Investasi Masa Depan atau Tantangan Baru?

Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka siap bergulir pada awal 2025. Program ini belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia secara nasional. Dengan anggaran fantastis mencapai Rp71 triliun, program ini disebut bertujuan memberikan makanan bergizi kepada anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Namun, di balik euforia peluncuran program itu, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutannya. Sebuah tantangan keberlanjutan Program ini digadang-gadang sebagai salah satu investasi terbesar pemerintah dalam kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia. Namun, menurut Guru Besar Gizi IPB, Ali Khomsan, yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan program ini bukan hanya anggaran yang besar, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.  "Keberhasilan program ini tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Kita harus melihat dampaknya beberapa tahun ke depan, terutama dalam hal tinggi badan anak-anak saat mereka mulai masuk sekolah," ujar Ali Khomsan dalam sebuah 'Diskusi Publik: Program Makan Bergizi Gratis, Akankah Jadi Kenyataan?' di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024. Ali Khomsan menegaskan program ini merupakan investasi jangka panjang dan membutuhkan komitmen yang lebih dari sekadar pelaksanaan selama lima tahun. Dengan kata lain, program ini harus berjalan secara berkesinambungan, melewati batas-batas pemerintahan dan periode jabatan. Jakarta siap, tapi bagaimana daerah lain? Salah satu daerah yang menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan program ini adalah DKI Jakarta. Dengan jumlah peserta didik mencapai 1,5 juta anak dan anggaran daerah sebesar Rp85 triliun, DKI Jakarta diwakili Anggota Komisi E DPRD Yudha Permana mengeklaim Jakarta bisa mengalokasikan dana yang relatif cukup dari APBD untuk menjalankan program ini. Namun, pertanyaan besar muncul: Bagaimana dengan daerah-daerah yang memiliki anggaran terbatas? Di wilayah perdesaan atau daerah-daerah yang masih berkembang, kesiapan anggaran menjadi tantangan nyata. Perlu adanya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia mendapatkan akses yang sama terhadap program ini. Tanpa sinergi yang kuat, program ini berpotensi menjadi solusi eksklusif yang hanya dirasakan oleh daerah-daerah dengan anggaran besar. Lebih dari sekadar biaya, ini adalah investasi Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR), I Made Dewa Agung Kertha Nugraha, berpandangan anggaran Rp71 triliun yang dialokasikan untuk program ini seharusnya tidak dilihat sebagai beban, tetapi sebagai investasi masa depan bangsa. Menurutnya, jika kita melihat skala populasi yang akan mendapatkan manfaat—dari ibu hamil hingga anak sekolah—seharusnya angka Rp71 triliun masih tergolong rendah dibandingkan kebutuhan sebenarnya. "Ini investasi, bukan biaya. Bahkan, menurut perhitungan ideal, kita seharusnya mengalokasikan hingga Rp400 triliun untuk program makan bergizi ini jika ingin mencakup seluruh target penerima," jelas Made. Made menyebut World Food Programme pernah menjalankan program serupa di Indonesia dengan hasil yang signifikan. Setiap USD1 yang diinvestasikan dalam program ini menghasilkan dampak sebesar USD9 dalam bentuk peningkatan kesehatan, produktivitas, dan kesetaraan gender. Menuju sebuah tantangan nasional Meski program Makan Bergizi Gratis ini membawa harapan besar, tantangan dalam pelaksanaannya tidak bisa diabaikan begitu saja. Tidak hanya membutuhkan anggaran besar, program ini juga memerlukan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan yang paling penting dukungan lintas sektoral untuk memastikan keberlanjutannya. Anggota Komisi XI DPR RI, Didi Irawadi Syamsuddin, mengungkapkan sejumlah tantangan besar terkait pelaksanaan program ini. Meskipun memiliki tujuan yang mulia, menghadapi berbagai kendala yang harus diatasi agar dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Ada beberapa tantangan mendasar yang perlu diperhatikan, terutama jika program ini dilaksanakan secara nasional pada Januari 2025 mendatang. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan anggaran. "Dengan alokasi dana sebesar Rp71 triliun, ini mungkin tampak besar, tetapi secara nasional dana ini bisa jadi pas-pasan," ujar Didi.  Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program ini tepat sasaran. Pasalnya, masalah data sering terjadi termasuk dalam distribusi bantuan sosial (Bansos). "Data yang valid dan akurat sangat penting agar program makan gratis ini tidak menimbulkan masalah sosial baru di kemudian hari. Data orang miskin saja selama puluhan tahun masih bermasalah, bagaimana dengan data terkait anak-anak yang berhak mendapatkan makan siang gratis ini?" ujar Didi. Program ini bisa menjadi tonggak baru dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia, jika dijalankan dengan komitmen penuh dan strategi yang tepat. Namun, tanpa manajemen yang baik, program sebesar ini berpotensi menjadi janji yang hanya bertahan seumur jagung—memberi dampak sesaat, tetapi tidak berkelanjutan. Dengan tantangan yang ada, pertanyaan besarnya adalah apakah program ini mampu benar-benar mengubah masa depan generasi muda Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, program ini harus dianggap sebagai awal dari upaya yang lebih besar dan berkelanjutan untuk menciptakan generasi sehat yang siap bersaing di masa depan. Akhirnya, sebuah awal baru? Program Makan Bergizi Gratis ini disebut bukan sekadar kebijakan populis yang dirancang untuk meningkatkan citra politik. Program ini diakui adalah refleksi dari kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas hidup jutaan anak dan ibu di seluruh negeri. Jika berhasil, program ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi masa depan bangsa.