Ilustrasi: Razia kendaraan. Foto: Medcom.id/Kuntoro Tayubi.
Ilustrasi: Razia kendaraan. Foto: Medcom.id/Kuntoro Tayubi.

Polisi Bakal Gelar Razia Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional razia kendaraan pajak kendaraan
Siti Yona Hukmana • 18 September 2019 10:32
Jakarta: Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal menggelar razia pajak kendaraan bermotor (PKB). Razia ini untuk menertibkan penunggak pajak kendaraan.
 
"Gabungan TNI-Polri dan Dishub. Untuk jadwal razianya masih kita koordinasikan," kata Kepala Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji kepada Medcom.id, Rabu, 18 September 2019.
 
Polisi masih menyosialisasikan program keringanan pembayaran pajak bermotor yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta. Upaya ini untuk merangkul masyarakat agar taat dalam membayar pajak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat penindakan, masyarakat yang terjaring razia akan diberikan surat peringatan maksimal 14 hari sebelum jatuh tempo pajak kendaraan. Polisi akan menghapus data kendaraan, jika pemiliknya tak juga membayar pajak.
 
"Ini upaya yang kita lakukan dalam membantu Pemprov DKI Jakarta, agar pemilik kendaraan patuh membayar pajak," ungkap Sumardji.
 
Sumardji mengatakan pembayaran pajak kendaraan sudah mudah. Pemilik kendaraan dapat membayar melalui samsat online, channel perbankan, dan modern payment channel.
 
Ada opsi lain jika masyarakat kesulitan dalam pembayaran online. Yakni, pembayaran melalui layanan samsat keliling, gerai samsat, dan samsat drive thru.
 
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Faisal Syafruddin membeberkan, ada sekitar 2,2 juta pemilik kendaraan bermotor yang menunggak penunggakan pajak. Dari 2,2 juta itu, nilai tunggakan pajak mencapai Rp2,4 triliun.
 
Rinciannya, sekitar 788.000 kendaraan roda empat menunggak pajak hingga Rp800 miliar, dan sekitar 1,4 juta kendaraan roda dua dan roda tiga menunggak pajak Rp1,6 triliun.
 
Sebelumnya, Pemprov DKI memberikan keringanan dan penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan berlangsung sejak Senin, 16 September hingga Desember 2019.
 
"Pemutihan PKB sebesar 50% untuk pajak sampai tahun 2012 dan 25% untuk pajak mulai tahun 2013 sampai 2016," kata Faisal.
 
Penunggak pajak kendaraan dari 2017-2019, diberikan keringanan berupa penghapusan biaya denda administrasi. Kebijakan ini juga berlaku untuk pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor-Bea Balik Nama (PKB-BBN).
 
"BBN-KB sebesar 50% persen untuk BBN-KB kedua dan seterusnya," beber Faisal.
 
Pemprov DKI menargetkan penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp44,180 triliun. Hingga saat ini, penerimaan pajak mencapai Rp30 triliun.

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif