Pemimpin Redaksi Medcom.id Budiyanto menerima sertifikat verifikasi faktual dari Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chaeruddin Bangun. Foto: Medcom.id
Pemimpin Redaksi Medcom.id Budiyanto menerima sertifikat verifikasi faktual dari Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chaeruddin Bangun. Foto: Medcom.id

Dewan Pers Nyatakan Medcom.id Terverifikasi Faktual

Nasional pers medcom.id
Medcom • 23 Desember 2019 14:22
Jakarta: Dewan Pers memberikan sertifikat kepada Medcom.id. Sertifikat itu menjadi pengukuhan bahwa Medcom.id sudah terverifikasi secara faktual sebagai perusahaan pers. Sertifikat itu juga menunjukkan bahwa kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan Medcom.id selalu berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
 
"Verifikasi faktual menunjukkan bahwa, baik administrasi maupun fakta-faktanya, media tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan UU maupun peraturan Dewan Pers," kata Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chaeruddin Bangun usai memberikan sertifikat kepada Medcom.id, di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.
 
Sertifikat diberikan kepada PT Citra Multimedia Indonesia selaku perusahaan yang menaungi Medcom.id. Cap verifikasi faktual ini berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh pada 29 November 2019. Artinya, verifikasi faktual ini berlaku hingga 28 November 2024.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemimpin Redaksi Medcom.id Budiyanto berharap sertifikat ini memacu jajarannya untuk bekerja lebih baik lagi. "Terima kasih kepada tim verifikasi Dewan Pers yang sudah sibuk menyelesaikan proses mulai dari verifikasi administrasi hingga faktual," katanya.
 
Berdasarkan catatan Dewan Pers, hingga pekan kedua Desember 2019, baru 508 perusahaan media yang mendapat sertifikat terverifikasi faktual. Jumlah itu masih sangat sedikit dengan jumlah media siber di Indonesia yang diperkirakan mencapai 47 ribu.
 
Perusahaan media baru bisa tersertifikasi jika sebelumnya sudah lolos verifikasi administrasi. Saat ini, kata Hendry, ada sekitar 1.500 media yang sudah terverifikasi secara administrasi. Ribuan media ini harus melanjutkan ke langkah berikutnya, yakni pemeriksaan di lapangan, untuk mendapatkan sertifikat.
 
Hendry memberi catatan, sertifikasi penting untuk integritas media itu sendiri. Apalagi sejumlah instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, sudah membatasi diri hanya akan bekerja sama dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi.
 
"Instansi pemerintah percaya bahwa label media tersertifikasi adalah media yang diselenggarakan sesuai standar peraturan pers, kode etik, dan peraturan-peraturan pers lain. Oleh karena itu, mereka menjadikannya sebagai standar untuk bekerja sama," katanya.
 
Pemerintah Sumatra Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara bahkan membuat peraturan gubernur khusus mengenai hal ini. Tak terkecuali di Kota Bekasi, Kota Palembang, dan Kabupaten Indragiri Hulu.
 
Pemda setempat menyatakan hanya akan membuka kerja sama dengan media yang sudah terverifikasi secara faktual.
 
"Mereka berpandangan, kalau sudah terverifikasi, pasti media itu jelas," ujar Hendry.
 
Dewan Pers mengibaratkan sertifikasi media ini sebagai sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Sama kaya kita kalau mau makan di restoran. Kalau ada sertifikatnya (halal), orang tak akan berpikir lagi, langsung masuk dan makan," katanya.
Dewan Pers Nyatakan <i>Medcom.id</i> Terverifikasi Faktual
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif