Massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Bengkulu melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (25/9/2019). Foto: Antara/David Muharmansyah
Massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Bengkulu melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (25/9/2019). Foto: Antara/David Muharmansyah

BEM Nusantara Memilih Dialog daripada Demo

Nasional Demonstrasi Mahasiswa
Medcom • 18 Oktober 2019 10:20
Jakarta: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara memilih membuka dialog daripada berdemonstrasi jelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Aksi massa disebut rentan disusupi pihak tak bertanggung jawab.
 
"BEM Nusantara belum mengeluarkan seruan aksi demonstrasi. Kami tidak ingin disebut memiliki isu mengagalkan pelantikan presiden," kata Koordinator Pusat BEM Nusantara, Hengky Primana, melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2019.
 
BEM Nusantara justru mengimbau mahasiswa menjaga keamanan negara jelang pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019. "Jangan sampai ada bahasa penggagalan pelantikan presiden. Itu sama saja dengan mengkhianati proses demokrasi yang sudah dilalui kemarin," kata dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meski tak berdemo, BEM Nusantara tetap akan mengkritisi UU KPK yang disahkan DPR di ujung masa kerja. BEM Nusantara akan menempuh tiga langkah dengan mengutamakan dialog terkait UU KPK.
 
"Pertama, kami tetap mendorong presiden menerbitkan Perppu KPK. Kami ingin berdialog dengan presiden dan memberikan pertimbangan kenapa harus ada perppu," kata Hengky.
 
Kedua, BEM Nusantara ingin berdialog dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo mengenai poin-poin apa yang harus diperbaiki di UU KPK. Dan yang ketiga, kata dia, BEM Nusantara akan melakukan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Hengky mengatakan BEM Nusantara juga mengagendakan konsolidasi nasional di Bandung, Jawa Barat. Seluruh perwakilan kampus maupun universitas dari setiap provinsi diimbau hadir membahas perihal perppu dan uji materi atas UU KPK saat konsolidasi nasional.
 
"Rencananya (konsolidasi) pada 19-20 Oktober ini dengan seluruh perwakilan BEM provinsi. Kami akan membulatkan suara. Kami berharap bisa bertemu Presiden dan Ketua DPR," katanya.
 
Dua hari lalu sebanyak dua ribu mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Se-Indonesia berencana berdemonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. Salah satu pemicu demonstrasi ini juga karena pengesahan UU KPK. Mereka tidak peduli dengan larangan dari kepolisian.
 
"Iya, kita akan aksi. Kita di negara demokrasi ini tetap (bisa) gelar aksi. Surat aksi itu kan pemberitahuan, bukan izin," kata Koordinator Media BEM Se-Indonesia Ghozi Basyir saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.
 
Meski begitu, di hari H, tak tampak kerumunan mahasiswa di depan Istana Negara. Demo yang sediakan berlangsung pukul 13.00 WIB, tak juga terlihat hingga 30 menit berselang.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif