Akses Transportasi Bagi Penyandang Disabilitas Belum Memadai
Sejumlah penyandang disabilitas mengikuti rangkaian acara Kota untuk Semua di Jalan Sudirman, Jakarta. (Foto: ANTARA/Putra Haryo Kurniawan
Jakarta: Akses transportasi disebut masih menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi penyandang disabilitas. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Nasional (PPDN) Gufroni Sakaril mengungkapkan masih banyak difabel kesulitan menjangkau tempat tujuan lantaran akses transportasi yang belum memadai.

"Misalnya ke tempat kerja, sekolah, atau pasar," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Selasa, 14 November 2018.

Gufroni mengatakan kemudahan akses transportasi atau fasilitas yang ramah penyandang disabilitas umumnya hanya ditemukan di kota-kota besar. Mal misalnya. 


Sayangnya tidak semua penyandang disabilitas mampu secara finansial untuk membelanjakan uangnya di mal besar. Sebagian besar dari mereka lebih memilih berbelanja di pasar tradisional.

"Nah, fasilitas di pasar, akses transportasi terutama angkutan umum yang kecil-kecil, dan jalanan menuju tempat-tempat yang dituju juga aksesnya belum penuh. Makanya ada banyak hal yang perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah," ungkapnya.

Sementara itu Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Rachmat Koesnadi menyebut sudah banyak kabupaten/kota yang membuat peraturan untuk mendukung hak penyandang disabilitas. Asian Para Games 2018 juga menjadi momentum bagi semua pihak untuk semakin ramah pada penyandang disabilitas.

"Memang ini terus berproses. Saya melihat fasilitas pendukung sudah banyak di perkotaan tapi di beberapa wilayah lain sudah mulai memperbanyak fasilitas untuk diakses oleh penyandang disabilitas," kata dia.

Ia menambahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah mendesak semua pihak untuk memenihi hak penyandang disabilitas. Di Kemensos sendiri, kata Rahmat, ada empat pilar yang menjadi landasan utama memenuhi hak penyandang disabilitas; rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial.

"Ini yang akan terus dilakukan. Saya yakin aturan ini mendorong pemerintah daerah untuk peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas terutama akses yang terjangkau seperti pedestrian dan lain sebagainya," jelas dia.






(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id