Ilustrasi - Medcom.id
Ilustrasi - Medcom.id

DPR Didesak Bantu Pembebasan Delapan ABK di India

Nasional wni ditangkap
Antara • 31 Januari 2019 23:36
Jakarta: DPR didesak membantu membebaskan delapan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang saat ini masih ditahan di dalam kapal Miss Gaunt di perairan Ghogha, India. Mereka sudah ditahan sejak 20 September 2018.
 
"Kondisinya sudah sangat memprihatinkan," kata mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen seperti dilansir Antara, Kamis, 31 Januari 2018.
 
Kedelapan ABK asal Indonesia itu ditahan seiring penahanan kapal Miss Gaunt yang merupakan properti dari Nordav BV. Pengadilan Tinggi Gujarat India pada 20 September 2018 menyatakan perusahaan ini pailit dan mempunyai utang kepada sebuah perusahaan India. Alhasil, kapal dan seluruh ABK-nya, termasuk delapan ABK asal Indonesia, ditahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mana suara petahana anggota DPR yang dulu berjanji untuk memperjuangkan buruh migran, termasuk para ABK?" kata Patra merujuk pada anggota DPR yang pada Pemilu 2014 lalu menang di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta 2. Dapil ini meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri. Wakil rakyat yang terpilih di dapil ini otomatis punya tanggung jawabmengadvokasi persoalan-persoalan seperti ini.
 
Patra mengaku sudah bertemu bertemu dengan Selvy, istri Andy Ferry Jaya, salah satu WNI yang ditahan di kapal Miss Gaunt. Selvy menceritakan suaminya terkatung-katung di dalam kapal. Kepada Patra, ia meminta pemerintah segera mengupayakan langkah pembebasan terhadap suaminya.
 
"Suami Selvy bersama tujuh ABK lainnya itu sudah hampir lima bulan ditahan. Dan mereka belum menerima gaji. Satu orang bahkan tengah sakit dan membutuhkan bantuan medis," ujar politisi Hanura itu.
 
Delapan orang WNI ini telah menandatangani Seafarers Employment Agreement (SEA) sebagai komitmen awal untuk bekerja sebagai ABK Miss Gaunt pada 12 April 2018. Miss Gaunt berlayar hingga ke Afrika dan pada September 2018 kapal tersebut sudah berada di perairan India. Sedianya, kedelapan WNI ini hanya bekerja sampai 12 Juli 2018.
 
Sementara itu, pemerintah mengaku terus mengupayakan pemulangan kembali ABK warga Indonesia yang telantar di India. "Kami terus berkoordinasi di tingkat teknis untuk mencari solusi agar para ABK dapat segera dipulangkan dan memperoleh hak-haknya," kata Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Purbaya Yudhi Sadewa.
 
Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Basilio Dias Araujo mengatakan pemerintah RI telah melakukan berbagai upaya sejak menerima laporan mengenai tertahannya para ABK.
 
"Setelah menerima laporan dari otoritas Pelabuhan Mumbai di India pada 6 November 2018, KJRI Mumbai telah melakukan kunjungan dan memberikan bantuan makanan ke kapal," ujarnya.
 
Kepala Sub Direktorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) New Delhi telah mendatangi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan India untuk mengupayakan pelepasan ABK WNI.
 
"Mereka (otoritas India) mengatakan memperhatikan masalah ini namun tetap berpegang pada proses peradilan yang saat ini berjalan bagi pemilik kapal," katanya.
 


 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif