Jakarta: Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kebijakan pemekaran wilayah di Papua adalah permintaan dari masyarakat di Bumi Cendrawasih itu sendiri. Ia mengatakan, sejak awal menjabat sebagai kepala negara, sudah begitu banyak yang menyuarakan pembentukan daerah otonomi baru.
"Kan saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke, ada yang minta. Saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok masyarakat datang ke saya minta. Itu sudah tujuh tahun lalu, enam tahun lalu, lima tahun lalu, dan ditindaklanjuti pelan-pelan," jelas Jokowi di Papua, Rabu, 31 Agustus 2022.
Ia meyakini langkah tersebut nantinya akan mampu memberikan manfaat besar bagi penduduk setempat. Dengan dibentuknya daerah otonomi baru, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan akan bisa dicapai dengan baik.
"Ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi, terlalu luas untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah alasan dibangun daerah-daerah otonomi baru," tuturnya.
Terkait adanya penolakan dari sejumlah pihak, Jokowi menyebut hal tersebut sah-sah saja. Hal ini menunjukan proses demokrasi yang ada di Indonesia.
"Sekali lagi itu adalah permintaan dari masyarakat. Kalau ada pro dan kontra, itulah yang namanya demokrasi," tandasnya.
Jakarta:
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kebijakan pemekaran wilayah di
Papua adalah permintaan dari masyarakat di Bumi Cendrawasih itu sendiri. Ia mengatakan, sejak awal menjabat sebagai kepala negara, sudah begitu banyak yang menyuarakan pembentukan daerah otonomi baru.
"Kan saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke, ada yang minta. Saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok masyarakat datang ke saya minta. Itu sudah tujuh tahun lalu, enam tahun lalu, lima tahun lalu, dan ditindaklanjuti pelan-pelan," jelas Jokowi di Papua, Rabu, 31 Agustus 2022.
Ia meyakini langkah tersebut nantinya akan mampu memberikan manfaat besar bagi penduduk setempat. Dengan dibentuknya
daerah otonomi baru, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan akan bisa dicapai dengan baik.
"Ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi, terlalu luas untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah alasan dibangun daerah-daerah otonomi baru," tuturnya.
Terkait adanya penolakan dari sejumlah pihak, Jokowi menyebut hal tersebut sah-sah saja. Hal ini menunjukan proses demokrasi yang ada di Indonesia.
"Sekali lagi itu adalah permintaan dari masyarakat. Kalau ada pro dan kontra, itulah yang namanya demokrasi," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
