medcom.id, Jakarta: Kebijakan energi nasional harus menjauh dari ketergantungan energi yang berasal dari fosil. Kebijakan harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara mandiri dan untuk kepentingan nasional.
Hal tersebut diungkapkan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon dalam diskusi bertajuk Konversi Minyak ke Gas: Solusi Alternatif Merespon Krisis Energi di Jalan Halimun, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2014).
"Kita akan secara tegas menyatakan mengacu ke UU Minerba. UU Energi, Ketenagalistrikan dan Panas Bumi kita harapkan demikian," ujar Effendi.
Ia mengungkapkan, saat ini itu belum dilakukan optimal. Padahal, dengan diversifikasi masyarakat mempunyai alternatif penggunaan bahan bakar selain bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut harus ditunjang perbaikan transportasi publik. Tekanan subisdi BBM yang mencapai Rp285 triliun bisa dikurangi.
"Bagaimana melarang motor menggunakan premium kalau tidak ada pilihan? Bisa juga kalau ada trasnportasi umum," kata Effendi.
Pemerintah, kata Effendi, juga harus meningkatkan kapasitas produksi migas guna menciptakan ketahanan energi. Contohnya Singapura bisa meningkatkan produksi hingga 3,8 juta barel. Padahal tidak mempunyai sumber daya energi.
"Singapura membesar menjadi 3,8 juta barel dan jangan bergantung ke sana," kata Effendi.
medcom.id, Jakarta: Kebijakan energi nasional harus menjauh dari ketergantungan energi yang berasal dari fosil. Kebijakan harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara mandiri dan untuk kepentingan nasional.
Hal tersebut diungkapkan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon dalam diskusi bertajuk Konversi Minyak ke Gas: Solusi Alternatif Merespon Krisis Energi di Jalan Halimun, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2014).
"Kita akan secara tegas menyatakan mengacu ke UU Minerba. UU Energi, Ketenagalistrikan dan Panas Bumi kita harapkan demikian," ujar Effendi.
Ia mengungkapkan, saat ini itu belum dilakukan optimal. Padahal, dengan diversifikasi masyarakat mempunyai alternatif penggunaan bahan bakar selain bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut harus ditunjang perbaikan transportasi publik. Tekanan subisdi BBM yang mencapai Rp285 triliun bisa dikurangi.
"Bagaimana melarang motor menggunakan premium kalau tidak ada pilihan? Bisa juga kalau ada trasnportasi umum," kata Effendi.
Pemerintah, kata Effendi, juga harus meningkatkan kapasitas produksi migas guna menciptakan ketahanan energi. Contohnya Singapura bisa meningkatkan produksi hingga 3,8 juta barel. Padahal tidak mempunyai sumber daya energi.
"Singapura membesar menjadi 3,8 juta barel dan jangan bergantung ke sana," kata Effendi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
