Wilayah Adat Fondasi Ketahanan Pangan Bangsa
Ilustrasi. Kampung adat di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, Jawa Barat. Foto: MI/Adi Kristiadi
Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan wilayah adat harus dipertahankan dan dilindungi. Hal ini karena wilayah adat merupakan fondasi ketahanan pangan bangsa.

“Beragam jenis varietas tumbuhan pangan dan pengetahuan tradisional mengenai berjenis-jenis pangan hanya dapat dipertahankan jika wilayah adat seperti tanah dan hutan adat tetap ada, tidak dirampas dan tidak berubah,” kata Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi dalam keterangan tertulisnya, Jumat 10 Agustus 2018.

Rukka mengatakan wilayah adat baik tanah, hutan, dan laut, telah menjadi sumber pangan bagi masyarakat adat dan juga masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu, akses dan  kepemilikan terhadap wilayah adat harus dilindungi.


Selain sebagai sumber pangan, lanjut Rukka, wilayah adat juga penyimpan cadangan karbon yang penting bagi Indonesia. Cadangan karbon ini juga berperan penting bagi masyarakat internasioal dalam menghadapi perubahan iklim. 

Mengingat peranan wilayah adat yang sangat penting, Rukka meminta semua pihak menjaganya, termasuk melalui Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Rukka menilai kehadiran UU tersebut akan membawa dampak pada kemandirian dan kedaulatan pangan bangsa ini. 

Terkait dengan hal itu, Rukka mengapresiasi Presiden yang telah mengeluarkan Surpres untuk menunjuk sejumlah kementerian sebagai perwakilan dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat yang tengah digodok di DPR

Selain mendorong diterbitkannya UU Masyarakat Adat, AMAN berupaya melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat dengan menghadirkan Satu Peta Rakyat Indonesia. Peta tersebut berisi peta-peta wilayah adat yang dibuat melalui pemetaan partisipatif. 

"Saat ini AMAN beserta jaringannya telah berhasil mempetakan 9,65 juta hektar wilayah adat di seluruh Nusantara dan diharapkan bisa diakui serta dimasukkan dalam Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)," kata Rukka. 

AMAN mencatat, dari luasan 9,65 juta hektar wilayah adat yang sudah terpetakan tersebut, terdapat wilayah adat seluas 5,95 juta hektar (62%) tanpa perijinan (clear and clean) yang seharusnya dapat segera diakui dan ditetapkan.  

Selain itu,  keberadaan wilayah adat seluas 1,2 juta ha dari 51 wilayah adat yang telah ditetapkan melalui Perda atau SK Bupati dapat segera diintegrasikan dalam Kebijakan Satu Peta. 

Tak hanya meluncurkan Satu Peta Rakyat Indonesia, pada peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh pada 9 Agustus 2018 ini, juga meluncurkan aplikasi media social AMAN. Aplikasi ini berperan sebagai portal media sosial isu masyarakat adat yang dapat diakses oleh publik secara luas. 

Tanggal 9 Agustus ditetapkan sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Desember 1994. Sejak itu, setiap 9 Agustus diperingati dan dirayakan sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia, oleh PBB dan Masyarakat Adat di berbagai negara termasuk Indonesia.



(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id