Jakarta: Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pada rapat tersebut dibahas soal pelayanan dan pengelolaan dana haji.
Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara berharap pelayanan haji yang diberikan pemerintah semakin baik. "Terutama pada segi transportasi, kesehatan, dan info pengetahuan calon haji,” kata Dedi, Selasa, 25 September 2018. Diharapkan juga, angka kematian saat penyelenggaraan haji bisa ditekan.
Selain membahas pelayanan, pada pertemuan itu juga dibahas tentang pengelolaan dana haji. Anggota DPD RI Intsiawati Ayus mempertanyakan pemanfaatan dana berjumlah Rp95 triliun untuk membiayai infrastruktur.
Intsiawati menegaskan, seharusnya pemanfaatan dana haji digunakan untuk peningkatan layanan berupa pembangunan hotel atau apartemen untuk calon jemaah haji. "Sehingga dapat menekan biaya haji,” kata Intsiawati.
Senator asal Provinsi Riau itu berkaca pada pengelolaan dana haji yang dilakukan Malaysia. Negeri Jiran itu sudah membangun apartemen untuk jemaahnya di Arab Saudi. "Di Malaysia, dana haji tidak sebesar di kita. Namun ia bisa membangun hotel dan apartemen,” ucap Intsiawati.
Pada kesempatan yang sama, senator asal DKI Jakarta Abdul Azis Khafia berharap BPKH bekerja dengan jujur dan profesional sehingga dapat menurunkan biaya dan memangkas waktu tunggu calon jemaah haji. “Dengan besarnya dana haji ini saya berharap bisa menekan biaya haji dan memangkas waiting list calon jemaah haji,” kata Abdul.
Sementara itu, Ketua BPKH Yuslam Fauzi menjelaskan pihaknya memiliki wewenang untuk memberikan penilaian dan masukan dalam hal investasi dan penempatan dana haji. Tentunya semua itu harus didukung oleh rekrutmen sumber daya manusia yang mumpuni.
"Integritas merupakan kunci sukses Malaysia membangun Lembaga Tabung Haji Malaysia. Sistem yang baik tidak akan berhasil jika tidak ditunjang oleh sumber daya manusia yang tidak berintegritas," kata Yuslam.
Jakarta: Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pada rapat tersebut dibahas soal pelayanan dan pengelolaan dana haji.
Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara berharap pelayanan haji yang diberikan pemerintah semakin baik. "Terutama pada segi transportasi, kesehatan, dan info pengetahuan calon haji,” kata Dedi, Selasa, 25 September 2018. Diharapkan juga, angka kematian saat penyelenggaraan haji bisa ditekan.
Selain membahas pelayanan, pada pertemuan itu juga dibahas tentang pengelolaan dana haji. Anggota DPD RI Intsiawati Ayus mempertanyakan pemanfaatan dana berjumlah Rp95 triliun untuk membiayai infrastruktur.
Intsiawati menegaskan, seharusnya pemanfaatan dana haji digunakan untuk peningkatan layanan berupa pembangunan hotel atau apartemen untuk calon jemaah haji. "Sehingga dapat menekan biaya haji,” kata Intsiawati.
Senator asal Provinsi Riau itu berkaca pada pengelolaan dana haji yang dilakukan Malaysia. Negeri Jiran itu sudah membangun apartemen untuk jemaahnya di Arab Saudi. "Di Malaysia, dana haji tidak sebesar di kita. Namun ia bisa membangun hotel dan apartemen,” ucap Intsiawati.
Pada kesempatan yang sama, senator asal DKI Jakarta Abdul Azis Khafia berharap BPKH bekerja dengan jujur dan profesional sehingga dapat menurunkan biaya dan memangkas waktu tunggu calon jemaah haji. “Dengan besarnya dana haji ini saya berharap bisa menekan biaya haji dan memangkas waiting list calon jemaah haji,” kata Abdul.
Sementara itu, Ketua BPKH Yuslam Fauzi menjelaskan pihaknya memiliki wewenang untuk memberikan penilaian dan masukan dalam hal investasi dan penempatan dana haji. Tentunya semua itu harus didukung oleh rekrutmen sumber daya manusia yang mumpuni.
"Integritas merupakan kunci sukses Malaysia membangun Lembaga Tabung Haji Malaysia. Sistem yang baik tidak akan berhasil jika tidak ditunjang oleh sumber daya manusia yang tidak berintegritas," kata Yuslam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
