Masyarakat Papua Perlu Mendapatkan Pemulihan Trauma
Edinus Tabuni (kedua kanan) pekerja PT Istaka Karya yang selamat dari pembantaian kelompok kriminal bersenjata di Nduiga, Papua. (Foto: AFP/Sevianto Pakiding)
Jakarta: Peneliti tim kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menilai masyarakat Papua perlu mendapatkan pemulihan trauma. Konflik berkepanjangan membuat masyarakat Papua lebih rentan melakukan tindak kekerasan yang sama sebagaimana terjadi di masa lalu.

"Kalau persoalan mendasar ini tidak bisa diselesaikan juga, bisa terulang lagi bentuk kekerasan seperti di Nduga," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Sabtu, 8 Desember 2018.

Adriana mengatakan pemulihan trauma adalah sebagian cara yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari pendekatan lunak. Sebab pada dasarnya warga Papua memiliki persoalan psikologis.


Sejak lama, kata Adriana, masyarakat Papua merasa diperlakukan tidak adil, diintimidasi, bahkan penyiksaan yang tidak bisa hilang begitu saja. Siklus kekerasan yang terjadi di Papua tak lepas dari pengaruh konflik berkepanjangan di wilayah tersebut dan kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata adalah hasil dari pengimitasian peristiwa yang pernah terjadi.

"Orang yang merasa trauma dan tidak dipulihkan ekspresinya bisa macam-macam. Hampir semua masyarakat Papua itu korban konflik bahkan kaum perempuan mengalami kekerasan berlapis, mereka menjadi kompensasi kekesalan para pasangannya," ungkap dia.

Dialog dan komunikasi intensif

Tak hanya pemulihan trauma, pendekatan lain yang bisa dilakukan pemerintah juga dengan membangun dialog dan komunikasi secara intensif. Secara khusus Adriana menilai perlu ada pendekatan kepada Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) yang sebagiannya menganggap secara ideologis ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Dialog, ungkap dia, tidak sekadar mendatangkan orang, bertemu, dan akhirnya meminta sesuatu. Melainkan membuka komunikasi secara bertahap dan menyepakati hal-hal yang menjadi persoalan sebagai bagian dari pembangunan. 

"Kalau saya membandingkan dengan proses perdamaian yang dilakukan di Afrika Selatan sampai melakukan transformasi kulit putih dan kulit hitam, ada ribuan kali dialog. Kita tidak pernah melakukan dialog-dialog seperti itu," ungkapnya.

Adriana mengungkapkan LIPI pernah mencoba melakukan dialog dengan masyarakat Papua dan hasilnya mereka antusias untuk bertemu dan berbincang. Hal seperti inilah yang dinilai perlu dilakukan oleh TNI, Polri, Intelijen dengan orang-orang Papua termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

Berkumpul dan duduk bersama disebut lebih efektif untuk dilakukan ketimbang merespons sebuah peristiwa dengan pengerahan pasukan yang ujungnya tidak menyelesaikan akar persoalan. 

"Untuk penegakan hukum saya setuju tapi dalam jangka panjang harus ada cara-cara lain. Dialog inklusif harus dilibatkan semua tetapi memang tidak bisa tiba-tiba hadir dalam satu ruangan, harus bertahap dan ada pendekatan-pendekatan yang membuat kelompok ini mau duduk dan bicara," pungkasnya.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id