Presiden Joko Widodo meninjau petani menanam padi di Garut, Jawa Barat, (19/1). (ANT/Adeng Bustomi)
Presiden Joko Widodo meninjau petani menanam padi di Garut, Jawa Barat, (19/1). (ANT/Adeng Bustomi)

Kemendes PDTT Bantah Tudingan Kunker Presiden ke Desa Dibiayai BNI

Nasional kunker presiden Kemendes PDTT
20 Januari 2019 15:30
Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membantah tudingan kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo di Garut, Jawa Barat, pada Sabtu, 19 Januari dibiayai Bank Negara Indonesia (BNI). Kunjungan kerja yang dihadiri sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu tidak menggunakan anggaran non prosedural.
 
"Untuk budget (biaya) konsumsi, uang saku, dan transportasi, kita pakai anggaran dari program sosialisasi. Karena kegiatannya memang bertujuan untuk menyosialisasikan dana desa, yang saat itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo," kata Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Taufik Madjid, di Jakarta, Minggu, 20 Januari 2019.
 
Taufik menerangkan, kunker Presiden Jokowi di desa lantaran ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT dan PT BNI Tbk yang ditandatangani pada 19 April 2018, di Jakarta. Kemudian, keduanya berkomitmen untuk bekerjasama mengembangkan BUMDes.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemendes PDTT memfasilitasi BNI untuk menjadi mitra BUMDes. Kalaupun ada fasilitas dari BNI, itu lebih kepada menghadirkan mitra BNI itu tadi, yaitu para BUMDes-BUMDes," jelasnya.
 
Selain itu, kata dia, Kemendes PDTT membantu BNI untuk menyosialisasikan program BNI seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan bantuan modal untuk BUMDes, serta program BUMDes binaan.
 
"Jadi sebenarnya, ini adalah kerjasama yang seimbang," terangnya.
 
Ia mengaku, BNI selalu hadir di setiap kegiatan yang diselenggarakan Kemendes PDTT dan mitra lainnya. Terutama, kata dia, dalam kegiatan yang berkaitan dengan BUMDes. Lantaran, Kemendes PDTT dan BNI memiliki azas saling membutuhkan untuk mengembangkan BUMDes.
 
"Kita tentu ingin BUMDes berkembang dan maju agar ekonomi perdesaan semakin meningkat, dan desa bisa hidup mandiri. Di sisi lain, kalau BUMDes-nya besar, maju, sukses, ini juga menguntungkan BNI karena ada KUR. Di sisi lain lagi, KUR juga dibutuhkan BUMDes sebagai injeksi," bebernya.
 
Selain itu, Kemendes PDTT juga memfasilitasi BNI untuk menjadi Agen 46 di BUMDes. Dengan adanya Agen 46 ini, lanjutnya, BNI tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membangun kantor di desa-desa.
 
Tak cuma menguntungkan Kemendes PTT dan BNI. Tapi, warga desa pun merasakan untung karena dipermudah dalma mengakses layanan perbankan."Jadi, kalau di setiap acara yang kita selenggarakan ada BNI, itu karena memang kita sudah melakukan MoU bukan meminta fasilitas untuk membiaya," terangnya.
 

(LDS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi