Heboh Beras Bantuan Rp60 Ribu per Kg, Kementan Klarifikasi Angka Satuan

Jakarta: Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pulih dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, warganet kembali dibuat heboh oleh unggahan viral mengenai bantuan pemerintah yaitu dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk para korban. Di media sosial, beredar rincian bantuan untuk tiga provinsi tersebut dengan total nilai mencapai Rp73,57 miliar. Alih-alih menyoroti besarnya dana, warganet justru menyoroti harga beras dalam daftar bantuan itu. Heboh harga beras bantuan Rp60 ribu per kg Dalam data yang beredar, tertulis bahwa bantuan beras mencapai 21.874 kg dengan nilai Rp1,31 miliar. Jika dihitung, harga per kilogramnya sekitar Rp60.000 angka yang membuat publik terperangah. Kolom komentar pun langsung dibanjiri kritik dan candaan. Beberapa komentar yang viral antara lain: "Dikira beras quinoa ya," komen natasharyder "Mark up terang-terangan," tulis achmad.fatkur. "Emang paling bener ngirim bantuan lewat swasta atau influencer," ujar indrahjati Beberapa warganet bahkan menyebut nama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman dalam kritik mereka.   Kementan beri klarifikasi Melihat ramainya pembahasan, Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya kemudian memberikan klarifikasi. Kementan menegaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan satuan dalam dokumen yang beredar. "Terima kasih atas perhatian dan kepedulian warganet. perlu kami sampaikan bahwa angka 21.874 adalah jumlah paket bantuan beras, dimana setiap paket berisi 5 kg. Kekeliruan penulisan satuan sudah kami koreksi dan data terbaru telah menjadi acuan resmi," katanya. Kementan juga memastikan bahwa seluruh bantuan bukan berasal dari pembelian internal, melainkan kontribusi dari mitra dan donatur. "Seluruh bantuan merupakan kontribusi langsung dari mitra dan donatir, bukan pembelian oleh Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera sebanyak 12.000 ton senilai Rp16 miliar, serta terus bertambah," jelasnya. Kementan menegaskan bahwa mereka menghargai pengawasan publik dan menjadikannya pengingat untuk memperbaiki ketelitian ke depan. "Kami mengharai pengawasan publik dan menjadikan pengingat untuk meningkatkan ketelitian. penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan agar penyaluran berlangsung transparan dan akuntabel," tuturnya.