Minimalisasi Penggunaan Plastik Butuh Dukungan Regulasi
Ilustrasi. (Foto: MI/Susanto)
Jakarta: Kasus matinya seekor paus di perairan Wakatobi, Sulawesi Tengah, diduga akibat mengonsumsi sampah plastik di lautan mengindikasikan masalah penggunaan plastik yang semakin serius. Penggunaan plastik terutama yang sekali pakai sudah saatnya dibatasi.

Kepala Departemen Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid menilai Indonesia sangat mungkin membatasi penggunaan plastik. Plastik bukan kebutuhan primer bagi kehidupan manusia.

"Plastik itu bukan satu barang yang sangat memengaruhi kehidupan kita atau kalau kita enggak menggunakan plastik kita akan mati. Tidak," katanya, dalam Editorial Media Indonesia, Jumat, 23 November 2018.


Menurut Khalisah membatasi penggunaan plastik tidak bisa hanya dilakukan oleh aktivis lingkungan atau segelintir elemen masyarakat. Semua pihak harus ikut terlibat termasuk pemerintah dan produsen pembuat plastik.

Ia mengatakan setiap orang harus dibangunkan kesadarannya bahwa plastik bukan hanya akan menghasilkan pencemaran lingkungan namun juga memengaruhi kesehatan manusia dan makhluk hidup lain di sekitarnya.

"Di beberapa negara pengendalian plastik sudah dilakukan sejak lama. Bahkan penggunaan plastik ada yang dilarang sama sekali," kata dia.

Meminimalisasi penggunaan plastik, kata Khalisah, bisa dimulai dengan regulasi. Regulasi harus memaksa konsumen untuk tidak lagi menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Tak cuma itu, di tingkat produsen perlu juga pengetatan aturan terkait produksi plastik.

"Penegakan aturannya harus paralel. Dengan regulasi kita harapkan dapat mengubah kultur masyarakat dalam penggunaan plastik," ungkapnya.

Khalisah mengapresiasi mulai tahun depan kantong plastik khususnya yang sekali pakai akan dikenakan cukai. Pembatasan dari hulu diharapkan membuat produsen bijak dalam memproduksi plastik untuk kebutuhan masyarakat.

"Meski ada penolakan karena cukup membebani produsen pkastik tapi ketika kondisinya sudah darutat ekologis seperti ini maka kewajiban produsen dan kontrol pemerintah harus segera dilakukan," jelasnya.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id