medcom.id, Jakarta: Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PDIP Nusyirwan Soejono, menilai struktur RAPBN 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menimbulkan banyak masalah terhadap pemerintahan mendatang.
"Sempitnya ruang gerak fiskal-moneter dalam RAPBN 2015 menjadi kendala utama pemerintahan baru," tegas Nusyirwan di Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Menurutnya, meskipun penyusunan RAPBN 2015 masih bersifat <>baseline, tetap saja pemerintahan baru akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan program-program utamanya bila rancangan itu tetap diteruskan.
Dia memberi contoh, RAPBN 2015 mengandung beban besar yakni subsidi energi Rp363,5 triliun dan pembayaran bunga utang Rp154 triliun.
"Ini adalah problem yang dihibahkan kepada pemerintahan baru nanti," imbuhnya.
Untuk itu dia mengusulkan agar RAPBN 2015 perlu diperbaiki dengan melaksanakan penajaman atau prioritas program. Selain itu, harus dilakukan upaya-upaya mengurangi hambatan koordinasi dan lamanya pengambilan keputusan.
"Dengan begitu, akan diperoleh efisiensi biaya dan waktu yang akhirnya menghasilkan program yang berkualitas," tutur Nusyirwan yang juga anggota Komisi V DPR itu.
Secara garis besar, SBY sudah menyampaikan postur RAPBN 2015 memasukkan total pendapatan negara mencapai Rp1.762,3 triliun. Itu terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.370,8 triliun, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp388 triliun, dan penerimaan hibah Rp3,4 triliun.
Sementara total belanja negara mencapai Rp2.019,9 triliun. Itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp640 triliun.
Defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah sebesar Rp257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB.
medcom.id, Jakarta: Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PDIP Nusyirwan Soejono, menilai struktur RAPBN 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menimbulkan banyak masalah terhadap pemerintahan mendatang.
"Sempitnya ruang gerak fiskal-moneter dalam RAPBN 2015 menjadi kendala utama pemerintahan baru," tegas Nusyirwan di Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Menurutnya, meskipun penyusunan RAPBN 2015 masih bersifat <>baseline, tetap saja pemerintahan baru akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan program-program utamanya bila rancangan itu tetap diteruskan.
Dia memberi contoh, RAPBN 2015 mengandung beban besar yakni subsidi energi Rp363,5 triliun dan pembayaran bunga utang Rp154 triliun.
"Ini adalah problem yang dihibahkan kepada pemerintahan baru nanti," imbuhnya.
Untuk itu dia mengusulkan agar RAPBN 2015 perlu diperbaiki dengan melaksanakan penajaman atau prioritas program. Selain itu, harus dilakukan upaya-upaya mengurangi hambatan koordinasi dan lamanya pengambilan keputusan.
"Dengan begitu, akan diperoleh efisiensi biaya dan waktu yang akhirnya menghasilkan program yang berkualitas," tutur Nusyirwan yang juga anggota Komisi V DPR itu.
Secara garis besar, SBY sudah menyampaikan postur RAPBN 2015 memasukkan total pendapatan negara mencapai Rp1.762,3 triliun. Itu terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.370,8 triliun, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp388 triliun, dan penerimaan hibah Rp3,4 triliun.
Sementara total belanja negara mencapai Rp2.019,9 triliun. Itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp640 triliun.
Defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah sebesar Rp257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LAL)
