Jakarta: Ratusan kabupaten/kota di Indonesia tidak patuh menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kepala daerah dan aparat keamanan diminta meningkatkan kedisiplinan warga untuk mencegah lonjakan kasus covid-19.
“Terdapat 108 atau 21,77 persen dari 496 kabupaten/kota yang tidak patuh menjaga jarak dan menghindari kerumunan selama tujuh hari terakhir,” kata juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021.
Wiku memaparkan indikator tidak patuh ialah tingkat kepatuhan kurang dari 60 persen. Kabupaten/kota yang tidak patuh menjaga jarak terbanyak di Sumatra Barat dan Papua masing-masing 10 kabupaten/kota.
Kemudian, delapan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara tidak patuh menjaga jarak. Berikutnya, tujuh kabupaten/kota di Sumatra Utara dan Sumatra Selatan juga tak patuh.
“Selanjutnya ada enam kabupaten/kota di Bengkulu yang tidak patuh menjaga jarak,” terang Wiku.
Wiku meminta seluruh kepala daerah serta TNI-Polri serius mengawasi kedisiplinan dan menegakkan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Supaya lonjakan kasus covid-19 bisa ditekan.
“Segera dapatkan akses sistem Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Perubahan Perilaku sebagai alat monitoring serta melaporkan apabila terdapat pelanggaran protokol kesehatan,” tegas dia.
Jakarta: Ratusan kabupaten/kota di Indonesia tidak patuh menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kepala daerah dan aparat keamanan diminta meningkatkan kedisiplinan warga untuk mencegah lonjakan kasus
covid-19.
“Terdapat 108 atau 21,77 persen dari 496 kabupaten/kota yang tidak patuh menjaga jarak dan menghindari kerumunan selama tujuh hari terakhir,” kata juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021.
Wiku memaparkan indikator tidak patuh ialah tingkat kepatuhan kurang dari 60 persen. Kabupaten/kota yang tidak patuh menjaga jarak terbanyak di Sumatra Barat dan Papua masing-masing 10 kabupaten/kota.
Kemudian, delapan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara tidak patuh menjaga jarak. Berikutnya, tujuh kabupaten/kota di Sumatra Utara dan Sumatra Selatan juga tak patuh.
“Selanjutnya ada enam kabupaten/kota di Bengkulu yang tidak patuh menjaga jarak,” terang Wiku.
Wiku meminta seluruh kepala daerah serta TNI-Polri serius mengawasi kedisiplinan dan menegakkan hukum bagi pelanggar
protokol kesehatan. Supaya lonjakan kasus covid-19 bisa ditekan.
“Segera dapatkan akses sistem Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Perubahan Perilaku sebagai alat
monitoring serta melaporkan apabila terdapat pelanggaran protokol kesehatan,” tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
