medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung berniat membentuk tim kecil bersama Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemudian menjadi kantor konsultasi kebijakan perekonomian.
Ide itu dilontarkan Chairul Tanjung untuk mempercepat keputusan ekonomi yang selama ini mandeg. Karena pejabat negara takut salah mengambil kebijakan lantaran jera apabila kemudian dibui oleh KPK.
"Saya sudah minta Sesmenko untuk berkonsultasi dan meminta waktu kepada pimpinan KPK untuk berkoordinasi dengan pimpinan KPK. Ternyata banyak masalah terkait kebijakan (tertunda) karena ketakutan para pengambil kebijakan yang terkait dengan KPK," ujar Chairul di kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2014) malam.
Senin kemarin, setelah dilantik dan serah terima jabatan dengan Hatta Rajasa, Menko Perekonomian lama, pengusaha yang namanya kerap disingkat CT itu menggelar rapat maraton bersama menteri-menteri hingga malam.
CT menjelaskan, keputusan yang banyak tertunda ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terutama di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Setelah Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap penyidik KPK lantaran menerima suap, lembaga bekas BP Migas itu, kata Chairul, mandeg luar biasa.
Selain itu, renegosiasi kontrak karya juga tidak kunjung bisa dibuat karena pejabat ESDM takut pada KPK. Chairul ingin membuat ruang konsultasi yang mudah antara menteri di bawah koordinasinya dengan sebuah tim dari KPK.
"Saya terbuka masalah ini dan saya mengundang dibentuknya tim kecil dari KPK. Bahkan kalau perlu kantornya pun berkantor saja di kantor Menko Perekonomian supaya kalau ada masalah ketakutan kementerian ini, konsultasinya bisa di sini," jelas CT.
Mereka, jelas CT, bisa ikut rapat. "Kalau memang sudah bisa diputus dan mereka juga ikut dalam proses pengambilan keputusan, go ahead," kata pengusaha kelima terkaya di Indonesia versi majalah Forbes 2013 itu.
Bentuk kerja sama masih menunggu hasil pertemuan dengan pimpinan KPK. Yang jelas, pemilik Trans Corp itu ingin menyelesaikan sejumlah kebijakan yang lama tertunda dalam hanya sekitar lima bulan masa jabatan sebagai menteri.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung berniat membentuk tim kecil bersama Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemudian menjadi kantor konsultasi kebijakan perekonomian.
Ide itu dilontarkan Chairul Tanjung untuk mempercepat keputusan ekonomi yang selama ini mandeg. Karena pejabat negara takut salah mengambil kebijakan lantaran jera apabila kemudian dibui oleh KPK.
"Saya sudah minta Sesmenko untuk berkonsultasi dan meminta waktu kepada pimpinan KPK untuk berkoordinasi dengan pimpinan KPK. Ternyata banyak masalah terkait kebijakan (tertunda) karena ketakutan para pengambil kebijakan yang terkait dengan KPK," ujar Chairul di kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2014) malam.
Senin kemarin, setelah dilantik dan serah terima jabatan dengan Hatta Rajasa, Menko Perekonomian lama, pengusaha yang namanya kerap disingkat CT itu menggelar rapat maraton bersama menteri-menteri hingga malam.
CT menjelaskan, keputusan yang banyak tertunda ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terutama di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Setelah Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap penyidik KPK lantaran menerima suap, lembaga bekas BP Migas itu, kata Chairul, mandeg luar biasa.
Selain itu, renegosiasi kontrak karya juga tidak kunjung bisa dibuat karena pejabat ESDM takut pada KPK. Chairul ingin membuat ruang konsultasi yang mudah antara menteri di bawah koordinasinya dengan sebuah tim dari KPK.
"Saya terbuka masalah ini dan saya mengundang dibentuknya tim kecil dari KPK. Bahkan kalau perlu kantornya pun berkantor saja di kantor Menko Perekonomian supaya kalau ada masalah ketakutan kementerian ini, konsultasinya bisa di sini," jelas CT.
Mereka, jelas CT, bisa ikut rapat. "Kalau memang sudah bisa diputus dan mereka juga ikut dalam proses pengambilan keputusan, go ahead," kata pengusaha kelima terkaya di Indonesia versi majalah Forbes 2013 itu.
Bentuk kerja sama masih menunggu hasil pertemuan dengan pimpinan KPK. Yang jelas, pemilik Trans Corp itu ingin menyelesaikan sejumlah kebijakan yang lama tertunda dalam hanya sekitar lima bulan masa jabatan sebagai menteri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DOR)
