Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali kedatangan lima orang caleg DPRD Kabupaten Bandung Barat yang gagal. Para caleg yang hadir secara bergantian berteriak teriak di Media Center Bawaslu.
Mereka membawa barang bukti berupa formulir C1 berhologram yang tersebar di masyarakat. Padahal formulir C1 adalah surat hasil resmi penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang seharusnya tidak tersebar ke publik.
"Kami menemukan formulir C-1 asli berhologram beredar di masyarakat awam. Seharusnya formulir itu tidak di dalam kotak suara dan merupakan rahasia negara, tapi bisa beredar bebas di luar," kata Caleg dari Partai Demokrat Asep Hendra Maulana di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Dia mengatakan segala pelanggaran pemilu terjadi di Bandung Barat selain tersebarnya formulir C1 di publik, ada juga permainan politik suara yang dilakukan oknum KPUD maupun KPPS.
"Kami mendapatkan formulir ini dari oknum-oknum penyelengara pemilu yang bermain, yakni petugas KPPS dan KPU Bandung Barat," ujarnya.
Laporan caleg yang merasa dirugikan itu selain diserahkan ke Bawaslu juga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan mereka diterima DKPP yang diwakili Santo Gotiya dari Biro Administrasi dan pengaduan DKPP.
Kelima caleg tersebut, meminta kepada Bawaslu untuk merekomendasikan kepada KPU pusat untuk menggelar pemungutan suara ulang di Kabupaten Bandung Barat.
"Jika formulir C1 ini sudah tersebar ke publik, maka pemilu sudah tidak benar. Kami meminta pemungutan suara ulang secepatnya melalui rekomendasi Bawaslu," tandas Asep.
Sebelumnya, pada 25 April sebanyak 32 calon anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, untuk melakukan pengaduan kepada Bawaslu dan DKPP terkait adanya indikasi pelanggaran penggelembungan suara maupun tersebarnya formulir C1 ke publik, dan hari ini mereka kembali mendatangi Kantor Bawaslu untuk kembali mengadukan pelanggaran pemilu.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali kedatangan lima orang caleg DPRD Kabupaten Bandung Barat yang gagal. Para caleg yang hadir secara bergantian berteriak teriak di Media Center Bawaslu.
Mereka membawa barang bukti berupa formulir C1 berhologram yang tersebar di masyarakat. Padahal formulir C1 adalah surat hasil resmi penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang seharusnya tidak tersebar ke publik.
"Kami menemukan formulir C-1 asli berhologram beredar di masyarakat awam. Seharusnya formulir itu tidak di dalam kotak suara dan merupakan rahasia negara, tapi bisa beredar bebas di luar," kata Caleg dari Partai Demokrat Asep Hendra Maulana di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Dia mengatakan segala pelanggaran pemilu terjadi di Bandung Barat selain tersebarnya formulir C1 di publik, ada juga permainan politik suara yang dilakukan oknum KPUD maupun KPPS.
"Kami mendapatkan formulir ini dari oknum-oknum penyelengara pemilu yang bermain, yakni petugas KPPS dan KPU Bandung Barat," ujarnya.
Laporan caleg yang merasa dirugikan itu selain diserahkan ke Bawaslu juga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan mereka diterima DKPP yang diwakili Santo Gotiya dari Biro Administrasi dan pengaduan DKPP.
Kelima caleg tersebut, meminta kepada Bawaslu untuk merekomendasikan kepada KPU pusat untuk menggelar pemungutan suara ulang di Kabupaten Bandung Barat.
"Jika formulir C1 ini sudah tersebar ke publik, maka pemilu sudah tidak benar. Kami meminta pemungutan suara ulang secepatnya melalui rekomendasi Bawaslu," tandas Asep.
Sebelumnya, pada 25 April sebanyak 32 calon anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, untuk melakukan pengaduan kepada Bawaslu dan DKPP terkait adanya indikasi pelanggaran penggelembungan suara maupun tersebarnya formulir C1 ke publik, dan hari ini mereka kembali mendatangi Kantor Bawaslu untuk kembali mengadukan pelanggaran pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
