Elektrifikasi Transportasi Publik Jadi Solusi Strategis Hadapi Kelangkaan BBM

Jakarta: Di tengah meningkatnya ketidakpastian energi global akibat konflik di Timur Tengah, dorongan untuk beralih ke energi listrik tidak lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Elektrifikasi transportasi publik menjadi solusi strategis untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM). Dalam FGD bertajuk “Solusi Strategis Hadapi Kelangkaan BBM: Akselerasi Elektrifikasi Transportasi Publik dan Industri” yang digelar nisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) bersama Intelligent Transport System (ITS) Indonesia dan PT Kalista Nusa Armada (KALISTA Group), terungkap bahwa operasional angkutan umum 70 persen dipengaruhi harga BBM. “Situasi geopolitik sekarang seperti kita ketahui bahan bakar fosil menjadi komoditas harganya belum stabil. Sehingga biaya operasional angkutan umum 70 persen dipengaruhi harga BBM, sehingga yang perlu dilakukan ke depan haru memikirkan situasi geopolitik, khususnya ketersediaan BBM,” jelas Made Jony Sasrawan sebagai Kasie Angkutan Orang Dalam Trayek & Terminal, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Made menambahkan Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah mempunyai program elektrifikasi armada Transjakarta yang dimulai pada 2022 dengan target pada 2023 ada 10 ribu armada bus listrik. “Perjalanannya memang panjang, tapi bus listrik ini memang kami dorong. Selain kendaraan ekosistem charging ini juga menjadi tantangan. Saat ini charging masih tersedia di pool,” ungkapnya. Karena itu, Dishub DKI Jakarta mendorong untuk adanya ekosistem charging yang mumpuni. “Kami mendorong ekosistem charging bus sedang dan kecil,” imbuhnya. Kesempatan Menghemat Subsidi Spesialis Utama Transformasi Manajemen Transjakarta, Gatot Indra Koswara, mengungkapkan bahwa elektrifikasi transportasi umum menjadi peluang untuk menghemat subsidi. Ia menjelaskan subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk bus diesel mencapai 302 juta per tahun untuk konsumsi solar 1 unit bus. Dengan beralih ke bus listrik subsidi tersebut bisa dihemat. “Kalau bicara biaya penghematan perawatan dan penghematan energinya dan dikumpulkan jadi satu kali lima setengah tahun itu mendapatkan kurang lebih Rp3,9 miliar atau senilai 1 bus listrik 12 meter. Jadi dengan beralih ke bus listrik peluang pemerintah pusat atau daerah menjadi peluang untuk menghemat subsidi,” jelasnya. Baca Juga : Insentif Mobil dan Motor Listrik Masih Dikaji, Pemerintah Libatkan GAIKINDO dan Industri   Cetak Biru Elektrifikasi Transportasi Publik Sementara itu dari sisi pelaku industri angkutan umum, mendukung adanya upaya elektrifikasi transportasi umum baik penumpang maupun logistik. Ketua Departemen Angkutan Pariwisata DPP Organda Anthony Steven Hambali mengungkapkan bahwa ke depan perlu adanya cetak biru elektrifikasi transportasi publik. “Saat ini momen untuk membuat regulasi blue print yang tidak hanya fokus satu masa kabinet, atau reaktif terhadap kondisi saat ini. Jadi harus punya blueprint jangka panjang. Mau perang atau nggak perang itu berapa lama sih. Atau kabinet 5 tahun, jangan sampai blueprint cuma 5 tahun,” tegasnya. Momentum untuk Beralih ke Kendaraan Listrik Albert Aulia Ilyas selaku Direktur Utama KALISTA Group menyatakan bahwa kondisi saat ini perlu dimanfaatkan untuk beralih ke kendaraan listrik. Khususnya transportasi angkutan orang seperti bus maupun shuttle.  “Harus ada push and pull, pushnya mungkin adakah regulator yang mewajibkan transisi dari ICE ke EV. Kalau berkaca dari beberapa negara ada regulasi yang menjadi push maker pelaku bisnis. Kedua, pull factornya harus diberi insetif. Di beberapa negara untuk memaksa ada insentif yang diperlukan. Terlepas dari efisiensi dari penggunaan EV ini akan susah kalau tidak ada insentif,” jelas Albert.