Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas nasional dan menekan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan ekonomi.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, pada Rabu, 22 April 2026, AHY menekankan bahwa pemerataan infrastruktur transportasi adalah kunci untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.
AHY mengungkapkan data yang cukup kontras mengenai penggunaan transportasi berbasis rel di Indonesia. Saat ini, angkutan penumpang kereta api baru menyentuh angka 4 persen, sementara angkutan logistik baru mencapai 1 persen. Padahal, kereta api dianggap sebagai moda transportasi yang paling efisien dan ramah lingkungan.
"Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Kereta api dinilai jauh lebih efisien dan kontribusi emisinya pun kurang dari 1 persen," ujar AHY.
Baca Juga :
Kereta Api Segera Hadir di Papua? Ini Rencana Besarnya
Pengembangan ini bukan tanpa tantangan. AHY menyoroti bahwa Pulau Kalimantan saat ini masih memiliki "nol kilometer" jaringan kereta api. Sementara itu, di Sulawesi, tantangan utamanya adalah mengintegrasikan jalur rel yang sudah ada dengan kawasan-kawasan industri agar dapat berfungsi maksimal bagi pengiriman logistik.
Untuk mewujudkan tambahan jaringan hingga 14.000 kilometer serta reaktivasi jalur-jalur lama, pemerintah memprediksi kebutuhan dana yang sangat besar. Investasi jangka panjang hingga tahun 2045 ini diperkirakan mencapai angka Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun.
Mengingat besarnya kebutuhan anggaran, AHY menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Ia mendorong adanya skema pembiayaan kreatif (creative financing) melalui kolaborasi dengan sektor swasta.
"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita harus membangun sinergi dengan pihak swasta dan memastikan pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran transportasi publik secara proporsional," tambahnya.
AHY juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur ini harus terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pusat-pusat ekonomi wilayah. Dengan integrasi yang tepat, jaringan kereta api diharapkan tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga penggerak utama daya saing ekonomi antarwilayah di seluruh Indonesia.
(Fany Wirda Putri)
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan
komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas nasional dan menekan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan ekonomi.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, pada Rabu, 22 April 2026, AHY menekankan bahwa pemerataan infrastruktur transportasi adalah kunci untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.
AHY mengungkapkan data yang cukup kontras mengenai penggunaan transportasi berbasis rel di Indonesia. Saat ini,
angkutan penumpang kereta api baru menyentuh angka 4 persen, sementara angkutan logistik baru mencapai 1 persen. Padahal, kereta api dianggap sebagai moda transportasi yang paling efisien dan ramah lingkungan.
"Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Kereta api dinilai jauh lebih efisien dan kontribusi emisinya pun kurang dari 1 persen," ujar AHY.
Pengembangan ini bukan tanpa tantangan. AHY menyoroti bahwa Pulau Kalimantan saat ini masih memiliki "nol kilometer" jaringan kereta api. Sementara itu, di Sulawesi, tantangan utamanya adalah mengintegrasikan jalur rel yang sudah ada dengan kawasan-kawasan industri agar dapat berfungsi maksimal bagi pengiriman logistik.
Untuk mewujudkan tambahan jaringan hingga 14.000 kilometer serta reaktivasi jalur-jalur lama, pemerintah memprediksi kebutuhan dana yang sangat besar. Investasi jangka panjang hingga tahun 2045 ini diperkirakan mencapai angka Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun.
Mengingat besarnya kebutuhan anggaran, AHY menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Ia mendorong adanya skema pembiayaan kreatif (creative financing) melalui kolaborasi dengan sektor swasta.
"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita harus membangun sinergi dengan pihak swasta dan memastikan pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran transportasi publik secara proporsional," tambahnya.
AHY juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur ini harus terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pusat-pusat ekonomi wilayah. Dengan integrasi yang tepat, jaringan kereta api diharapkan tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga penggerak utama daya saing ekonomi antarwilayah di seluruh Indonesia.
(
Fany Wirda Putri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RUL)
