Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Dinilai Penting

Jakarta: Perubahan iklim bisa berdampak negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terutama di sektor pertanian. Sehingga, implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah menjadi semakin penting. Bupati Trenggalek, yang juga Wakil Ketua Umum APKASI Mochamad Nur Arifin mengatakan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah kabupaten bertanggung jawab besar melindungi kualitas lingkungan sambil mengelola sumber daya alam yang krusial, seperti kawasan konservasi, hutan tropis, lahan gambut, dan ekosistem perairan. "Investasi lestari adalah kunci menghadapi tantangan ini. Kami berkomitmen mengembangkan konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan, tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat," ujar Nur Arifin dalam keterangan tertulis, Sabtu, 7 Oktober 2023. Nur Arifin menyampaikan dengan investasi yang berfokus pada praktik berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, seluruh kabupaten di Indonesia berada di tengah tantangan besar yang menguji daya tahan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Perubahan iklim semakin nyata dan ancaman bencana lingkungan terus meningkat menjadi isu utama yang tidak dapat diabaikan.  "Kita harus bergerak maju dengan tegas dan bijaksana untuk melindungi lingkungan kita dan memastikan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Kami siap untuk bekerja keras demi masa depan yang lebih baik untuk Sintang dan untuk Indonesia secara keseluruhan," ujar Bupati Sintang, Jarot Winarno.  Co-chair Working Group Advokasi Koalisi Ekonomi Membumi, Tommy Ardian Pratama, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan. Serangkaian upaya kolaboratif hingga komitmen pendanaan telah dijalankan untuk dapat memastikan perubahan paradigma bisa dimulai, dan berlanjut secara produktif.  "Pembangunan berkelanjutan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Kami harus beralih ke ekonomi lestari yang tidak hanya memperhatikan profitabilitas tetapi juga dampak lingkungan dan sosial. Inovasi dan kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan," ujar Tommy.   Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan menjamin pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM akan memberikan dukungan yang kuat untuk menciptakan peluang investasi lestari di Indonesia. Serta, memberikan asistensi mendukung percepataan realisasi dan implementasi investasi lestari di Indonesia. Menurut dia, peran dam komitmen pemerintah daerah, khususnya jaringan Lingkar Temu Kabupaten Lestari, akan memastikan terwujudnya visi Ekonomi Lestari.  "Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat investasi lestari. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten percontohan di Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung transformasi menuju ekonomi yang berkelanjutan," ujar Nurul.  Dalam upaya mewujudkan visi berkelanjutan ini, 57 kabupaten di Indonesia mendeklarasikan komitmennya menerapkan strategi kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan bertepatan dengan Seminar Nasional bertema Tantangan Pembangunan Daerah di Tengah Fenomena Perubahan Iklim, Ancaman Bencana Lingkungan dan Upaya Investasi Lestari. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Indonesia dapat memimpin upaya menjaga keberlanjutan alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat nasional.