medcom.id, Jakarta: Pemerintah mantap membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) untuk memproteksi negara dari ancaman serangan siber. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pun disiapkan sebagai embrio dari Basinas.
Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembentukan badan ini sejak dua bulan lalu. Tapi, pemerintah masih memutar otak untuk membuat sebuah badan tanpa perlu merogoh kocek lebih dalam.
"Itu sudah diputuskan bahwa kita akan berdayakan lembaga sandi negara untuk menjadi embrio dari Basinas ini," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).
Wiranto sadar, pembentukan badan baru akan mengeluarkan biaya mahal. Pemerintah harus menyediakan dana untuk sumber daya manusia, peralatan, operasional, dan gedung bagi lembaga itu.
Oleh karena itu, menggunakan Lemsaneg menjadi salah satu pertimbangan. Setidaknya, kata Wiranto, pemerintah tak perlu repot mencari sumber daya manusia, peralatan, dan gedung baru.
"Mereka sudah punya personel terlatih. Mereka juga sudah punya pemahaman bagaimana mengetahui siber itu," tambah Wiranto.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan, pemerintah masih memikirkan apakah akan membentuk badan baru atau memanfaatkan badan lain. Apalagi, saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi, setidaknya ada 20 lembaga yang ditutup Presiden Joko Widodo.
Rudi mengatakan, pembentukan badan serupa ini pun bukan hal baru. Pemerintah dulu sudah pernah punya Lembaga Sandi Negara. Selain itu, beberapa kementerian dan lembaga sudah punya divisi siber sendiri, seperti Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (IDSIRTII) milik Kemenkominfo.
"Ini (Badan Siber Nasional) hanya mengintegrasikan proses yang ada di kementerian dan lembaga," kata Rudiantara.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah mantap membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) untuk memproteksi negara dari ancaman serangan siber. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pun disiapkan sebagai embrio dari Basinas.
Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembentukan badan ini sejak dua bulan lalu. Tapi, pemerintah masih memutar otak untuk membuat sebuah badan tanpa perlu merogoh kocek lebih dalam.
"Itu sudah diputuskan bahwa kita akan berdayakan lembaga sandi negara untuk menjadi embrio dari Basinas ini," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).
Wiranto sadar, pembentukan badan baru akan mengeluarkan biaya mahal. Pemerintah harus menyediakan dana untuk sumber daya manusia, peralatan, operasional, dan gedung bagi lembaga itu.
Oleh karena itu, menggunakan Lemsaneg menjadi salah satu pertimbangan. Setidaknya, kata Wiranto, pemerintah tak perlu repot mencari sumber daya manusia, peralatan, dan gedung baru.
"Mereka sudah punya personel terlatih. Mereka juga sudah punya pemahaman bagaimana mengetahui siber itu," tambah Wiranto.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan, pemerintah masih memikirkan apakah akan membentuk badan baru atau memanfaatkan badan lain. Apalagi, saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi, setidaknya ada 20 lembaga yang ditutup Presiden Joko Widodo.
Rudi mengatakan, pembentukan badan serupa ini pun bukan hal baru. Pemerintah dulu sudah pernah punya Lembaga Sandi Negara. Selain itu, beberapa kementerian dan lembaga sudah punya divisi siber sendiri, seperti Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (IDSIRTII) milik Kemenkominfo.
"Ini (Badan Siber Nasional) hanya mengintegrasikan proses yang ada di kementerian dan lembaga," kata Rudiantara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
