Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: MI/Haryanto Mega
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: MI/Haryanto Mega

Keberanian, Kunci Melawan Kekerasan Atas Perempuan

Nasional antikekerasan seksual kekerasan dalam rumah tangga
Medcom • 10 Desember 2019 11:24
Jakarta: Keberanian. Satu kata itu yang didorong Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat demi melawan kekerasan terhadap perempuan. Ia mendorong agar perempuan berani berbicara dan melapor saat mengalami kekerasan.
 
"Masalah utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan ada dalam diri perempuan itu sendiri. Perempuan harus berani. Harus memiliki kekuatan untuk mendobrak kungkungan, pandangan, dan stigma," kata Lestari kepada Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
 
Politikus Partai NasDem ini menyayangkan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, terutama di tingkat keluarga, tak berlanjut ke ranah hukum. Berhenti di tingkat keluarga. "Padahal, jumlah kekerasan domestik itu mendominasi, terutama kekerasan dalam rumah tangga hingga inses (hubungan sedarah)," kata dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keberanian juga bakal layu jika tak ada dukungan keluarga. Untuk itu, Rerie, sapaan Lestari, meminta keluarga ikut mendukung penanganan atas kekerasan terhadap perempuan.
 
"Dan tak kalah penting adalah diseminasi (penyebarluasan) informasi. Agar masyarakat tahu harus ke mana melapor ketika mengalami atau melihat kekerasan terhadap perempuan," ujarnya.
 
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah laporan atas kekerasan terhadap perempuan meningkat 14 persen dalam kurun setahun terakhir. Pada 2017 tercatat ada 348.466 laporan yang masuk. Jumlah ini meningkat menjadi 406.178 pada 2018.
 
Sejumlah kasus yang menjadi perhatian Komnas Perempuan sepanjang 2018 ialah perkosaan dalam perkawinan (marital rape), inses, kekerasan dalam pacaran, dan kejahatan siber berbasis gender.

Merampungkan RUU PKS

Keberanian, dukungan keluarga, dan kesadaran masyarakat saja ternyata tak cukup. Harus ada aturan ketat agar persoalan ini bisa diselesaikan secara menyeluruh. Di sinilah pentingnya segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
 
"RUU PKS harus segera diselesaikan. Parlemen memang sudah memasukkan rancangan ini ke prolegnas (program legislasi nasional). Mudah-mudahan segera disetujui. Sebagai anggota parlemen, saya berkewajiban menyelesaikan pekerjaan rumah ini," kata Rerie.
 
Tanpa beleid yang spesifik, ia pesimistis kasus-kasus kekerasan atas perempuan bisa dicegah secara maksimal. Ambil misal, jika ada tindakan pelecehan seksual di tempat publik.
 
"Itu masukknya ke mana? Payung hukumnya apa? Kalau bisa dibuktikan, ya, ada pidananya. Tapi kalau hanya kekerasan verbal? Maka, landasan hukumnya harus jelas," ujarnya.
 
Rerie yakin akan ada lompatan dan kemajuan dalam menindak kekerasan atas perempuan jika RUU PKS disahkan.
 
Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan, Masruchah, mengatakan RUU PKS sudah menjadi agenda legislasi nasional sejak 2016 dan bersifat mendesak. "Keberadaan UU ini mendesak karena sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat," tegasnya.
 
Selama ini, ungkapnya, praktik kekerasan verbal dan nonverbal begitu banyak dialami laki-laki ataupun perempuan. Namun, para korban tidak tahu bagaimana harus mengadu. Sebab, substansi UU yang saat ini ada belum mampu mengakomodasi kekerasan seksual yang dialami korban ataupun kepentingan pemulihan korban.
 
"Ada UU KUHP, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU KDRT, dan UU Pornografi, tapi belum mampu mengatasi problem kekerasan seksual," ujarnya.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif