Ilustrasi- Pesawat maskapai Lion Air. ANT/Olha Maulalinda.
Ilustrasi- Pesawat maskapai Lion Air. ANT/Olha Maulalinda.

Pemberian Santunan Kecelakaan Lion Harus Diberi Tenggat

Nasional Lion Air Jatuh
Arga sumantri • 05 November 2019 10:52
Jakarta: Pemerintah diminta merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Ini berkaitan dengan belum tuntasnya pemberian santunan terhadap ahli waris korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP.
 
Anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 tak memberikan batas waktu kepada maskapai memberikan santunan. Poin ini diduga menjadi salah satu penyebab molornya pembayaran santunan.
 
"Ada celah dalam Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 karena tidak adanya tenggat waktu atau batas akhir kepada pihak maskapai untuk memberikan santunan kepada ahli waris," kata Syaikhu di Jakarta, Selasa, 5 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anggota Komisi V DPR itu mengusulkan klausul tenggat waktu selama tiga bulan dimasukkan dalam peraturan itu. Saikhu juga mengusulkan agar maskapai yang terlambat memberikan santunan mendapatkan sanksi. Cara itu diharapkan bisa membuat maskapai patuh.
 
"Saya melihat revisi ini sudah mendesak. Harus ada batas waktu paling lambat tig bulan agar ke depan masalah ini tidak terulang," ujarnya.
 
Lion Air telah menyanggupi memberikan kompensasi sebesar Rp1,3 miliar. Tapi, maskapai berlambang singa itu baru membayar santunan kepada 75 keluarga ahli waris dari total 189 korban pesawat nahas itu.
 
Boeing menyanggupi ganti rugi yang bersifat sukarela sekitar Rp1,6 miliar. Ganti rugi itu baru diterima 25 keluarga. "Dan 40 keluarga lainnya dalam proses pembayaran," kata Syaikhu.
 
Syaikhu menduga salah satu penyebab belum tuntasnya pemberian kompensasi karena beberapa keluarga korban menolak meneken dokumen release and discharge.
 
Dokumen tersebut mewajibkan keluarga ahli waris melepaskan hak menuntut kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan. Padahal, lanjutnya, hal itu tak diatur dalam undang-undang.
 
Syaikhu menjelaskan Pasal 23 Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 menyatakan besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri. Termasuk, melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Artinya, para ahli waris dijamin perundang-undangan untuk menuntut ke pengadilan apabila ganti rugi dirasa belum memenuhi rasa keadilan.
 
"Selain masalah tersebut, belum diaturnya batas waktu dan tidak adanya sanksi keterlambatan bagi penyelesaian kompensasi ini menyebabkan lambatnya pemberian kompensasi tersebut," pungkasnya.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif