Dirjen PSLB3 Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati (tengah), bersama Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi (kiri) memberikan keterangan pers terkait reekspor di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019. Foto: Istimewa
Dirjen PSLB3 Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati (tengah), bersama Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi (kiri) memberikan keterangan pers terkait reekspor di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019. Foto: Istimewa

Pemerintah Reekspor 428 Kontainer Sampah Bercampur Limbah B3

Nasional Sampah Impor
Media Indonesia • 31 Oktober 2019 22:28
Jakarta: Pemerintah Indonesia melakukan ekspor kembali (reekspor) 428 kontainer sampah bercampur limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) ke negara asal. Aksi ini merupakan upaya tegas pemerintah atas importir sampah skrap plastik yang melanggar aturan.
 
"Kami melakukan reekspor berkoordinasi dengan Bea dan Cukai," kata Dirjen Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, saat jumpa pers bersama Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.
 
Menurut Vivien, penanganan importasi limbah ilegal ini memerlukan proses yang tidak sebentar. "Perlu penguatan pemahaman antarinstansi terkait penanganannya, termasuk dalam melakukan pengawasan di border dan postborder. Diperlukan data dan informasi yang akurat serta prosedur yang jelas jika dilakukan pengembalian limbah ilegal tersebut ke negara asal," papar Vivien

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia melanjutkan, dalam penanganan permasalahan reekspor kontainer ilegal yang berisi limbah non-B3 dalam kondisi kotor dan tercampur dengan limbah B3, harus dikembalikan ke negara asal.
 
"Untuk pelaksanaan reekspor dilakukan berdasarkan mekanisme B to B (business to business) berdasarkan kontrak kerja sama importir dengan eksportir di bawah koordinasi Bea Cukai. Ini sesuai dengan Permendag 31 Tahun 2016 yang memandatkan jangka waktu 90 hari," kata Vivien.
 
Ia menegaskan, apabila pelaksanaan reekspor tersebut tidak terlaksana dalam mekanisme B to B, harus ada tindak lanjut berdasarkan mekanisme Konvensi Basel antara pemerintah Indonesia dengan negara asal limbah.
 
"Jika tidak ada respons dari negara asal limbah dan negara eksportir, maka akan dilakukan pendekatan bilateral melalui jalur negosiasi Kementerian Luar Negeri melalui Sekretariat Konvensi Basel," tegas Vivien.
 
Paksaan reekspor terhadap importir bisa juga dengan perintah pengadilan. "Jika reekspor tidak berjalan baik, Dirjen PSLB3 KLHK akan menindak tegas perusahaan importir tersebut," tambahnya.
 
Selama periode April – September 2019, Kementerian LHK telah memeriksa 882 kontainer berisi skrap plastik dan skrap kertas. Sebanyak 428 kontainer di antaranya ditemukan berisi skrap plastik tercampur sampah dan limbah B3 yang harus direekspor.
 
Hingga kini, pemerintah tercatat telah mengembalikan 374 kontainer yang berisi sampah dan limbah B3 ke negara asalnya. Seperti, ke Prancis, Jerman, Belanda, Slovenia, Belgia, Inggris, Selandia Baru, Australia, Amerika, Spanyol, Kanada, Hongkong, dan Jepang.

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif