Satgas: PPKM Bentuk Pengendalian Covid-19 yang Dianjurkan WHO

Jakarta: Indonesia menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 hingga 4 dalam pengendalian covid-19. Kebijakan itu diambil sesuai anjuran Badan Kesehatan Dunia (WHO). “Pada prinsipnya, PPKM adalah bentuk pengendalian yang dianjurkan oleh WHO dengan beberapa penyesuaian untuk menentukan pembukaan aktivitas masyarakat, sesuai situasi dan kondisi di lapangan secara riil,” kata juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers daring perkembangan penanganan covid-19 di Indonesia yang diikuti di Jakarta, Kamis, 2 Juni 2022. Wiku mengatakan pencabutan status pandemi secara global ditentukan WHO. Namun, bukan berarti sebuah negara tidak memiliki wewenang mengendalikan pandemi covid-19 di wilayahnya masing-masing. Di Indonesia, penerapan PPKM menjadi sebuah acuan kebijakan kesehatan untuk mengontrol serta mengevaluasi setiap aturan pembukaan aktivitas masyarakat berdasarkan tingkatan di tiap daerah maupun kondisi laju kasus positifnya. Evaluasi PPKM menjadi tiang bagi pemerintah untuk senantiasa berhati-hati dalam memantau kasus covid-19. Terbukti sudah empat minggu sejak kegiatan mudik Lebaran 2022 diselenggarakan, laju kasus terus terkendali. Begitu pula dengan level kabupaten atau kota terus membaik. “Pengendalian dan kesiapsiagaan terus kita lakukan dengan ancaman penularan covid-19 yang sepenuhnya hilang. Namun, bukan berarti aktivitas masyarakat tidak dapat kembali dilakukan bahkan seperti sediakala sebelum pandemi covid-19 melanda,” kata dia. Baca: Ketua DPR: Harus Ada Strategi Matang Terkait Rencana Pencabutan PPKM Menurut Wiku, dari hasil evaluasi PPKM yang terus konsisten itu, pembukaan pada sektor sosial dan ekonomi di masyarakat bisa terus ditingkatkan dengan area cakupan pembatasan berbasis wilayah yang semakin kecil. Dengan banyaknya fungsi PPKM, Wiku mengatakan PPKM masih terus diberlakukan guna menjaga dan memastikan masyarakat tetap dalam kondisi yang aman dari penularan covid-19. Kebijakan lainnya yang terus ditingkatkan pemerintah adalah cakupan vaksinasi dosis lengkap yang masih tertinggal dari negara lain. Sementara itu, cakupan dosis lengkap di Indonesia secara nasional baru 62 persen. Guna meningkatkan cakupan vaksinasi secara merata, pemerintah memasukkan indikator vaksinasi ke dalam penilaian tingkat daerah. Pemberian dosis lanjutan vaksinasi tersebut bertujuan meningkatkan pembentukan antibodi masyarakat. Wiku meminta setiap pihak dapat memanfaatkan stok vaksin yang tersedia sebaik mungkin. Pemusnahan vaksin kedaluwarsa yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan seharusnya menjadi momentum kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem distribusi dan logistik vaksin agar tersalurkan dengan merata di tiap kabupaten atau kota. “Vaksinasi tidak serta merta sempurna membentuk kekebalan hanya dengan satu kali suntikan saja. Fakta menunjukkan bahwa jumlah antibodi dapat meningkat berkali-kali lipat jika menerima vaksin dosis kedua apalagi vaksin booster. Untuk itu, masyarakat seyogianya mengerti bahwa program vaksinasi dibuat untuk kepentingan masyarakat,” ucap Wiku.