KTT ke-43 ASEAN Hasilkan Kesepakatan Jaga Perdamaian

Jakarta: KTT ke-43 ASEAN berhasil menghasilkan kesepakatan sebagai upaya menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, dan kemakmuran kawasan. Seluruh pimpinan ASEAN punya tanggung jawab tidak menciptakan konflik dan ketegangan baru. "Dan di saat yang sama, kita juga punya tanggung jawab untuk menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk menciptakan ruang dialog," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 7 September 2023. Kepala Negara meyakini dunia akan hancur jika konflik dan ketegangan terus terjadi. Tak hanya itu, dampak serupa juga akan terjadi jika seluruh negara tidak mampu mengelola perbedaan. "Jika kita ikut-ikutan terbawa arus rivalitas, kita akan hancur," imbuhnya. Jokowi menyampaikan dunia membutuhkan pihak yang menetralkan ketegangan yang terjadi. Dia meyakini tugas tersebut bisa dilakukan ASEAN.  "Dunia ini butuh jangkar, butuh penetral, butuh safe house dan saya bisa pastikan bahwa sampai saat ini ASEAN telah berada pada track (jalur) yang benar untuk bisa menjalankan peran tersebut," ucapnya   Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan KTT ke-43 ASEAN menyepakati East Asian Summit (EAS) Leader's Joint Statement. Yakni, pernyataan bersama para pemimpin EAS untuk bersama menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. "Setelah melalui proses yang panjang dan sulit, akhirnya kita berhasil menyepakati EAS Leaders’ Joint Statement mengenai epicentrum of growth. Sekali lagi, ini bukan proses yang mudah," tutur Jokowi. Kesepakatan itu disebut tidak mudah dicapai. Sebab, adanya tarik-menarik kepentingan geopolitik yang melibatkan Asia Timur yang sangat kental. "Tarik menarik geopolitik yang sangat kental mengingatkan saya seperti saat G20 di Bali," ucap presiden. Sebagai bagian dari Asia Pasifik, Jokowi menuturkan ASEAN akan bekerja keras, berkolaborasi, dan mengajak seluruh pihak menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Indonesia dan ASEAN akan terus menyuarakan kepentingan negara-negara Pasifik dan kepentingan negara berkembang, termasuk hak untuk menyejahterakan rakyatnya.