Jakarta: Percepatan pembangunan di desa dikebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Salah satu percepatan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggulirkan bantuan keuangan (Bankeu) senilai Rp1,7 triliun. Bantuan difokuskan untuk pembangunan fisik maupun nonfisik menggenjot perekonomian warga.
“(Bantuan) disalurkan ke 14.665 titik, dengan nilai Rp1,7 triliun. Fokus untuk sarana prasarana perdesaan, pembangunan desa,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng Nur Kholis dikutip dari Antara, Minggu, 26 Februari 2023.
Dia mengatakan bantuan yang diinisiasi Gubernur Jateng ini sangat bermanfaat. Karena dapat mendorong pembangunan fisik di desa.
“Pembangunan fisik dilakukan dengan skema padat karya, sehingga penduduk yang terdampak covid-19, bisa diprioritaskan bekerja," kata dia.
Di sisi lain, dia mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan bantuan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan inspektorat dari provinsi hingga kabupaten.
Nur Kholis menyampaikan penyelewengan dana untuk desa mulai turun. Kepala desa, kata dia, sudah mulai paham penggunaan dana.
"Untuk pengawasan pemkab juga melakukan dampingan. Kalau penyelewengan berarti tak konsultasi dengan pendamping desa. Jika ndableg biar APH (aparat penegak hukum) yang menangani,” kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Percepatan pembangunan di desa dikebut sesuai arahan Presiden
Joko Widodo. Salah satu percepatan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo menggulirkan bantuan keuangan (Bankeu) senilai Rp1,7 triliun. Bantuan difokuskan untuk pembangunan fisik maupun nonfisik menggenjot perekonomian warga.
“(Bantuan) disalurkan ke 14.665 titik, dengan nilai Rp1,7 triliun. Fokus untuk sarana prasarana perdesaan, pembangunan desa,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng Nur Kholis dikutip dari
Antara, Minggu, 26 Februari 2023.
Dia mengatakan bantuan yang diinisiasi Gubernur Jateng ini sangat bermanfaat. Karena dapat mendorong
pembangunan fisik di desa.
“Pembangunan fisik dilakukan dengan skema padat karya, sehingga penduduk yang terdampak covid-19, bisa diprioritaskan bekerja," kata dia.
Di sisi lain, dia mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan bantuan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan inspektorat dari provinsi hingga kabupaten.
Nur Kholis menyampaikan penyelewengan dana untuk desa mulai turun. Kepala desa, kata dia, sudah mulai paham penggunaan dana.
"Untuk pengawasan pemkab juga melakukan dampingan. Kalau penyelewengan berarti tak konsultasi dengan pendamping desa. Jika ndableg biar APH (aparat penegak hukum) yang menangani,” kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)