Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur kepala daerah di 19 provinsi. Sebab, realisasi anggaran penanganan covid-19 dan insentif tenaga kesehatan mereka rendah.
"Kami sudah sampaikan surat teguran tertulis untuk 19 daerah tersebut. Surat teguran tertulis ini langkah yang mohon maaf cukup keras, karena jarang kami keluarkan," kata Tito dalam telekonferensi, Sabtu, 17 Juli 2021.
Menurut dia, para kepala daerah sejatinya telah mengantongi anggaran untuk penanganan covid-19. Namun, belum ada perkembangan atas penyerapan anggaran yang baik dari 19 daerah tersebut.
"Ada dana bantuan operasional kesehatan tambahan yang bisa digunakan dalam rangka penanganan covid-19, ini betul-betul bisa direalisasikan. Tapi realisasinya rendah," ucap Tito.
Baca: 2 Indikator Menentukan Nasib PPKM Darurat
Mantan Kapolri itu menuturkan kepala daerah kerap tidak tahu realisasi anggaran sudah sejauh mana. Mereka berdalih hal itu berhubungan dengan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) dan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).
"Kadang kepala daerah kami (tanya) beberapa kali enggak tahu posisi saldo (penanganan covid-19) seperti apa," ujar Tito.
Berikut 19 provinsi yang diberi teguran tertulis:
1. Aceh
2. Sumatra Barat
3. Sumatra Selatan
4. Kepulauan Riau
5. Bengkulu
6. Kepulauan Bangka Belitung
7. Jawa Barat
8. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
9. Bali
10. Nusa Tenggara Barat (NTB)
11. Kalimantan Barat
12. Kalimantan Tengah
13. Sulawesi Selatan
14. Sulawesi Tengah
15. Sulawesi Utara
16. Gorontalo
17. Maluku
18. Maluku Utara
19. Papua.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian menegur kepala daerah di 19 provinsi. Sebab, realisasi anggaran penanganan covid-19 dan insentif tenaga kesehatan mereka rendah.
"Kami sudah sampaikan surat teguran tertulis untuk 19 daerah tersebut. Surat teguran tertulis ini langkah yang mohon maaf cukup keras, karena jarang kami keluarkan," kata Tito dalam telekonferensi, Sabtu, 17 Juli 2021.
Menurut dia, para kepala daerah sejatinya telah mengantongi anggaran untuk penanganan
covid-19. Namun, belum ada perkembangan atas penyerapan anggaran yang baik dari 19 daerah tersebut.
"Ada dana bantuan operasional kesehatan tambahan yang bisa digunakan dalam rangka penanganan covid-19, ini betul-betul bisa direalisasikan. Tapi realisasinya rendah," ucap Tito.
Baca: 2 Indikator Menentukan Nasib PPKM Darurat
Mantan Kapolri itu menuturkan kepala daerah kerap tidak tahu realisasi anggaran sudah sejauh mana. Mereka berdalih hal itu berhubungan dengan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) dan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).
"Kadang kepala daerah kami (tanya) beberapa kali enggak tahu posisi saldo (penanganan covid-19) seperti apa," ujar Tito.
Berikut 19 provinsi yang diberi teguran tertulis:
1. Aceh
2. Sumatra Barat
3. Sumatra Selatan
4. Kepulauan Riau
5. Bengkulu
6. Kepulauan Bangka Belitung
7. Jawa Barat
8. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
9. Bali
10. Nusa Tenggara Barat (NTB)
11. Kalimantan Barat
12. Kalimantan Tengah
13. Sulawesi Selatan
14. Sulawesi Tengah
15. Sulawesi Utara
16. Gorontalo
17. Maluku
18. Maluku Utara
19. Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
