Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak ingin status bencana menjadi polemik, bersatus bencana nasional maupun daerah tak penting. Hal terpenting adalah gerak cepat membantu korban dan memulihkan daerah yang tertimpa bencana.
"Memang kalau nasional itu efeknya diambil alih , sekarang tetap di pemerintah daerah, karena pemdanya berjalan dengan baik. Terpenting gerak cepat penanggulangan bencana," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Agustus 2018.
Kalla mengatakan, gempa di Pulau Lombok berbeda dengan bencana tsunami yang menerpa Aceh pada 2004. Saat itu, Pemerintah Provinsi Aceh tak bisa beroperasi karena tsunami. "Itu yang membedakannya," kata Kalla.
Baca: Jokowi Teken Inpres Gempa Lombok
Penanganan bencana di Pulau Lombok dinilai berjalan dengan baik. Setelah masa tanggap darurat berakhir, pemerintah akan memulai proses rehabilitasi dampak gempa.
"Mulai persiapannya kira-kira butuh sebulan. Baru pembangunan rumah-rumah itu kira-kira enam bulan," ujar Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu.
Penanganan gempa Lombok menelan anggaran awal sebesar Rp1 triliun. Anggaran diambil dari beberapa kementerian dan lembaga terkait. Saat ini, pemerintah masih menunggu data kerusakan yang lebih rinci.
"Menunggu data yang lengkap dan akurat dari pemda, berapa sebenarnya rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan ringan," pungkas Kalla.
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak ingin status bencana menjadi polemik, bersatus bencana nasional maupun daerah tak penting. Hal terpenting adalah gerak cepat membantu korban dan memulihkan daerah yang tertimpa bencana.
"Memang kalau nasional itu efeknya diambil alih , sekarang tetap di pemerintah daerah, karena pemdanya berjalan dengan baik. Terpenting gerak cepat penanggulangan bencana," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Agustus 2018.
Kalla mengatakan, gempa di Pulau Lombok berbeda dengan bencana tsunami yang menerpa Aceh pada 2004. Saat itu, Pemerintah Provinsi Aceh tak bisa beroperasi karena tsunami. "Itu yang membedakannya," kata Kalla.
Baca: Jokowi Teken Inpres Gempa Lombok
Penanganan bencana di Pulau Lombok dinilai berjalan dengan baik. Setelah masa tanggap darurat berakhir, pemerintah akan memulai proses rehabilitasi dampak gempa.
"Mulai persiapannya kira-kira butuh sebulan. Baru pembangunan rumah-rumah itu kira-kira enam bulan," ujar Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu.
Penanganan gempa Lombok menelan anggaran awal sebesar Rp1 triliun. Anggaran diambil dari beberapa kementerian dan lembaga terkait. Saat ini, pemerintah masih menunggu data kerusakan yang lebih rinci.
"Menunggu data yang lengkap dan akurat dari pemda, berapa sebenarnya rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan ringan," pungkas Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
