Jakarta: Presiden Joko Widodo menjamin 1.000 mahasiswa asal Papua bakal bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jokowi akan menggunakan kewenangannya untuk menempatkan anak Papua yang meraih nilai terbaik agar bekerja di perusahaan berpelat merah dan perusahan besar lain.
"Kali ini saya buka untuk BUMN dan perusahaan besar akan saya paksa, kewenangan saya akan saya gunakan untuk menerima mahasiswa dari Papua yang baru lulus. Siang hari ini 1.000 dululah," kata Jokowi saat menerima tuntutan 61 tokoh adat Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.
Komitmen tersebut berawal dari kebingungan anak Papua yang ingin kembali ke Indonesia setelah melanjutkan studi di luar negeri. Mereka bingung akan bekerja atau berkontribusi di sektor apa di perusahaan dalam negeri.
"Mereka bertanya saya kembali mau ngapain, kembali ke Papua, mau kerja apa? Inilah pertanyaan yang sama dengan anak-anak dari daerah lain," ungkap Jokowi.
Jokowi juga berjanji mengatur penempatan aparatur sipil negara (ASN) asal Papua di provinsi lain. Termasuk menempatkan pejabat asal papua di eselon I dan eselon II kementerian/lembaga.
"Kompetensinya ketat sekali dan keluhan dari provinsi lain juga disampaikan ke saya," ujar Jokowi.
Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo meminta Jokowi menempatkan warga Papua agar bekerja di berbagai sektor di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu dipercaya akan memberikan pengalaman dan modal bagi warga Papua untuk kembali dan membangun daerahnya.
"Kami orang asli Papua baru dikatakan berhasil hidupnya jika sukses di luar Papua. Setelah itu dengan akumulasi pengalaman dan modal kami kembali ke Papua untuk membangun. Untuk itu bukakan jalan bagi kami untuk ikut berkontribusi ke bagian lain di Indonesia," ujar Abisai.
Jakarta: Presiden Joko Widodo menjamin 1.000 mahasiswa asal Papua bakal bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jokowi akan menggunakan kewenangannya untuk menempatkan anak Papua yang meraih nilai terbaik agar bekerja di perusahaan berpelat merah dan perusahan besar lain.
"Kali ini saya buka untuk BUMN dan perusahaan besar akan saya paksa, kewenangan saya akan saya gunakan untuk menerima mahasiswa dari Papua yang baru lulus. Siang hari ini 1.000 dululah," kata Jokowi saat menerima tuntutan 61 tokoh adat Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.
Komitmen tersebut berawal dari kebingungan anak Papua yang ingin kembali ke Indonesia setelah melanjutkan studi di luar negeri. Mereka bingung akan bekerja atau berkontribusi di sektor apa di perusahaan dalam negeri.
"Mereka bertanya saya kembali mau ngapain, kembali ke Papua, mau kerja apa? Inilah pertanyaan yang sama dengan anak-anak dari daerah lain," ungkap Jokowi.
Jokowi juga berjanji mengatur penempatan aparatur sipil negara (ASN) asal Papua di provinsi lain. Termasuk menempatkan pejabat asal papua di eselon I dan eselon II kementerian/lembaga.
"Kompetensinya ketat sekali dan keluhan dari provinsi lain juga disampaikan ke saya," ujar Jokowi.
Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo meminta Jokowi menempatkan warga Papua agar bekerja di berbagai sektor di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu dipercaya akan memberikan pengalaman dan modal bagi warga Papua untuk kembali dan membangun daerahnya.
"Kami orang asli Papua baru dikatakan berhasil hidupnya jika sukses di luar Papua. Setelah itu dengan akumulasi pengalaman dan modal kami kembali ke Papua untuk membangun. Untuk itu bukakan jalan bagi kami untuk ikut berkontribusi ke bagian lain di Indonesia," ujar Abisai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
