Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau korban kericuhan yang dirawat di RSUD Tarakan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau korban kericuhan yang dirawat di RSUD Tarakan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.

Pemprov DKI Berkewajiban Membantu Korban Aksi 22 Mei

Nasional Demo Massa Penolak Pemilu
30 Mei 2019 15:00
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai berkewajiban menolong pengobatan warga maupun aparat yang menjadi korban aksi 21-22 Mei yang berakhir ricuh. Sudah sepatutnya para korban tidak dibebankan biaya pengobatan.
 
Hal itu diungkapkan Ketua Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho menyikapi tudingan sejumlah kelompok yang menyebut ada kelompok tertentu mendapat perlakukan khusus saat menjadi korban kericuhan.
 
“Saya kira kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggratiskan biaya pengobatan korban unjuk rasa 21-22 Mei patut diapresiasi. Menjadi kewajiban pemerintah mewujudkan peran negara yang hadir dalam setiap keadaan warga negaranya,” kata Agung, Kamis, 30 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya tudingan yang menyebut Anies berpihak pada kelompok tertentu tidak tepat. Karena pengobatan gratis diberikan pada semua korban, baik dari kubu demonstran maupun pihak TNI Polri.
 
“Tidak ada pelayanan ekslusif yang mengkhususkan kelompok tertentu. Biaya pengobatan diberikan pada semua korban," kata Agung.
 
Menurut Agung, tindakan Anies hal yang lazim dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Agung mengaku menemukan sejumlah fakta tindakan bantuan pengobatan para korban kericuhan yang dilakukan pemerintah sejak 2012.
 
1. 27 Maret 2012, Pemprov DKI Jakarta menjamin biaya pengobatan saat terjadi bentrok antara pengunjuk rasa menolak kenaikan BBM dengan aparat kepolisian. Tercatat 72 orang terluka baik dari pihak mahasiswa maupun polisi yang tersebar di RSCM, RSPAD Gatot Subroto, dan RSUD Tarakan.
 
2. 30 Maret 2012, saat marak demo menolak kenaikan BBM, Kemenkes RI melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan menyiagakan seluruh kepala rumah sakit di Indonesia dalam mengantisipasi korban unjuk rasa. Pemerintah akan menanggung seluruh biaya perawatan korban demonstrasi baik dari mahasiswa ataupun aparat keamanan
 
3. 31 Maret 2012, Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan menanggung biaya pengobatan 18 orang di RS Atmedika yang menjadi korban bentrokan dengan aparat keamanan saat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM pada 30 Maret malam. Walikota Palopo bahkan menjamin biaya pengobatan bukan hanya pada mahasiswa dan polisi tapi juga warga masyarakat yang terkena dampak akibat bentrok tersebut
 
4. 4 Mei 2019, Pemkab Rohan Ilir, Riau menanggung biaya pengobatan rawat inap terhadap dua pengunjuk rasa yang luka bakar di RSUD RM Pratomo Bagansiapiapi. Korban jatuh akibat unjuk rasa yang berujung pembakaran basecamp PT Sido Muncul Mitra Kamis (2/5/2019)
 
5. 24 Mei 2019, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyatakan biaya pengobatan yang menimpa para korban maupun aparat keamanan saat kejadian demo 22 Mei, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. 30 pengunjuk rasa luka luka, 1 meninggal dunia, dan 6 polisi terluka 4 diantaranya luka tembak senjata rakitan. Selain menjamin biaya pengobatan yang dilakukan Pemprov Kalbar, Kesultanan Pontianak juga menjamin pembebasan 203 orang yang ditangkap karena diduga melakukan kerusuhan
 
"Jelas dari fakta tersebut bahwa menjadi kewajiban pemerintah memberikan jaminan biaya pengobatan terhadap korban unjuk rasa yang berujung bentrok," kata Agung.
 
Menurutnya, tindakan pemerintah yang mewujudkan kehadiran peran negara dalam setiap permasalahan yang dihadapi warganya baik sipil, polisi dan TNI patut diapresiasi.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif