Viral Produk Bermerek Tuak, Tuyul, Beer, hingga Wine Dapat Sertifikasi Halal, Ini Kata MUI

Jakarta: Beberapa waktu lalu, publik digemparkan dengan beredarnya video yang menunjukkan adanya beberapa produk pangan dengan nama-nama kontroversial, seperti "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine", yang telah memperoleh sertifikat halal. Berita ini memicu kebingungan dan pertanyaan di kalangan masyarakat. Berdasarkan investigasi dan pendalaman yang dilakukan, kabar tersebut ternyata valid. Produk-produk tersebut memang memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Mamat Salamet Burhanudin menjelaskan persoalan tersebut hanya masalah penamaan produk. Ia memastikan kandungan produk-produk itu halal. "Pertama harus kami jelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk, dan bukan soal kehalalan produknya. Artinya masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya. Karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku," kata Mamat.   Mamat mengatakan penamaan non-halal pada produk tersebut merupakan masalah penamaan dan bukan menyangkut kehalalan itu sendiri. Sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk Pangan, produk-produk yang tidak dapat disertifikasi halal antara lain yang menggunakan nama yang identik dengan nama minuman beralkohol, seperti "wine". Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengatakan, dari hasil investigasi dan pendalaman, terkonfirmasi bahwa informasi tersebut valid, produk-produk tersebut memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH melalui jalur Self Declare, tanpa melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal, dan tanpa penetapan kehalalan melalui Komisi Fatwa MUI.  “Penetapan Halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI, juga tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut”, kata Prof Niam. Lebih lanjut, Niam menegaskan pihaknya akan segera koordinasi dengan BPJPH untuk mencari jalan keluar terbaik agar kasus serupa tidak terulang. “Saya akan segera komunikasi dengan teman-teman Kemenag, khususnya BPJPH untuk mendiskusikan masalah ini, jangan sampai merusak kepercayaan publik yang bisa berdampak buruk bagi upaya penjaminan produk halal. Masyarakat harus diyakinkan dengan kerja serius kita. Kalau masyarakat sudah tidak percaya, bisa hancur. Jangan sampai hanya mengejar target kuantitatif jadinya yang keluar adalah halal-halal an," tegasnya.