Proses Konstruksi Harus Diawasi dengan Ketat

Jakarta: Pakar Manajemen Konstruksi Muhammad Ale Berawi mengatakan Indonesia memiliki sejarah keselamatan konstruksi yang kurang bagus sejak lama.  Insiden ambruknya bekisting pier head tol Becakayu hanya satu dari sekian banyak peristiwa kecelakaan kerja yang harus dijadikan momen bagi semua pihak untuk memfokuskan perhatian, bukan hanya pada kualitas produk konstruksi. Namun juga nasib para pekerja. Ale mengatakan standar operasional prosedur dalam proyek konstruksi sudah baik. Misalnya terkait pemasangan scaffolding sebagai penyanggah yang dituangkan dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Konstruski Bangunan. Namun hal itu saja tidak cukup. "Perlu kekonsistenan dan kedisiplinan para pelaku penyedia jasa konstrusksi. Ini perlu dilaksanakan dalam melaksanakan budaya kerja yang safety, peningkatan kualitas, dan  sebagainya," kata Ale, dalam Selamat Pagi Indonesia, Selasa, 20 Februari 2018. Menurut Ale, dengan kemajuan teknologi kecelakaan terkait dukungan alat kerja yang digunakan semestinya bisa diantisipasi. Apalagi dengan cost yang tinggi, proyek konstruksi wajib diiringi dengan peningkatan kualitas serta peningkatan keselamatan pekerjanya. Melakukan pengawasan merupakan bagian dari peningkatan kualitas. Tidak mungkin, kata dia, kualitas yang baik tidak diikuti dengan pengawasan. Sebab, proses konstruksi merupakan proses berkelanjutan. Pelaku penyedia jasa konstruksi, kata Ale, harus melakukan pengawasan, pengecekan, sampai tahap quality control untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan baik. "Intinya kualitas material, kualitas pekerjaan, bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan itu sendiri dan kualitas dari perawatannya, kesiapan sumber daya manusianya, sampai sertifikasi harus selalu dilakukan untuk akhir yang baik," katanya. Terlepas dari banyak dugaan yang menimbulkan bekisting pier head tol Becakayu ambruk, Ale menilai investigasi mutlak diperlukan. Meskipun sudah ada Komite Keselamatan Konstruksi, Ale menilai kewenangan penanganan kecelakaan kerja terkait konstruksi masih tersebar di banyak lembaga lintas kementerian sehingga penanganan yang seharusnya dilakukan sejak awal terhambat. "Bahkan sudah lama saya usulkan untuk pembentukan badan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur yang punya otoritas lintas kementerian. Sehingga punya tupoksi yang benar-benar fokus dalam perencanaan, pembangunan, sampai pemanfaatan infrastruktur," ungkapnya. Menurut Ale, sistem terkait pembangunan infrastruktur perlu diperbarui. Lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian ESDM, sampai dengan BUMN perlu duduk bersama untuk memperbarui sistem yang sudah ada. Hal ini sebagai upaya menciptakan produk konstruksi terutama mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas baik. "Karena ini program pemerintah dengan biaya triliunan harus dikembangkan secara institusi yang diperbarui, fokus kemudian proses pelaksanaannya benar-benar diawasi dengan catatan tak perlu memperlambat akselerasi atau sampai menghentikan pembangunan," kata dia.