medcom.id, Jakarta: Ketidakhadiran petinggi Partai Demokrat pada acara deklarasi koalisi permanen menjadi bukti betapa rapuhnya koalisi yang digalang kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu.
"Koalisi Merah Putih terkesan rapuh sebelum dideklarasikan. Ketidakhadiran petinggi Partai Demokrat menjadi bukti bahwa Demokrat lebih menghormati mekanisme melalui KPU," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (14/7/2014)
Ia menambahkan ketidakhadiran perwakilan Demokrat juga bisa ditafsirkan bahwa ada perubahan arah politik. Menurutnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lebih mempercayai lembaga survei kredibel.
"SBY sudah menunjukkan hal tersebut pada pemilu legislatif yang lalu. Kami mengapresiasi sikap kenegarawanan Partai Demokrat," lanjutnya.
Ia menegaskan deklarasi tersebut mencoba menampilkan gambaran baru untuk mengingkari berbagai bentuk hasil hitungan cepat yang disampaikan oleh lembaga kredibel yang memenangkan Jokowi-JK.
"Namun, Demokrat menghargai proses konstitusional bahwa penetapan kemenangan melalui KPU bukan melalui klaim sepihak dengan data real count sepihak yang diragukan akurasinya," tegasnya.
Hasto juga mengatakan deklarasi koalisi permanen hanya koalisi elite tanpa kehadiran rakyat. Menurutnya, deklarasi itu menjadi hampa dan lebih menampakkan politik sebagai bentuk mobilisasi untuk menyampaikan kehendak berkuasa.
"Pesan acara tersebut adalah membangun persepsi kuat seolah koalisi solid sekaligus memenangkan pilpres. Padahal kemenangan ditentukan rakyat dan sudah ditunjukkan oleh rakyat dengan mendukung Jokowi-JK," ujarnya.
Lebih jauh Hasto mengatakan semua pihak harus menjaga suasana agar tetap sejuk serta tidak melakukan klaim sepihak.
"Jauhkan juga dari setiap upaya manipulatif untuk dongkrak suara. Sebab ketika suka relawan dan rakyat bersatu untuk Jokowi, pasti tidak ada ruang yang terbuka untuk manipulasi," tandasnya. (*)
medcom.id, Jakarta: Ketidakhadiran petinggi Partai Demokrat pada acara deklarasi koalisi permanen menjadi bukti betapa rapuhnya koalisi yang digalang kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu.
"Koalisi Merah Putih terkesan rapuh sebelum dideklarasikan. Ketidakhadiran petinggi Partai Demokrat menjadi bukti bahwa Demokrat lebih menghormati mekanisme melalui KPU," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (14/7/2014)
Ia menambahkan ketidakhadiran perwakilan Demokrat juga bisa ditafsirkan bahwa ada perubahan arah politik. Menurutnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lebih mempercayai lembaga survei kredibel.
"SBY sudah menunjukkan hal tersebut pada pemilu legislatif yang lalu. Kami mengapresiasi sikap kenegarawanan Partai Demokrat," lanjutnya.
Ia menegaskan deklarasi tersebut mencoba menampilkan gambaran baru untuk mengingkari berbagai bentuk hasil hitungan cepat yang disampaikan oleh lembaga kredibel yang memenangkan Jokowi-JK.
"Namun, Demokrat menghargai proses konstitusional bahwa penetapan kemenangan melalui KPU bukan melalui klaim sepihak dengan data
real count sepihak yang diragukan akurasinya," tegasnya.
Hasto juga mengatakan deklarasi koalisi permanen hanya koalisi elite tanpa kehadiran rakyat. Menurutnya, deklarasi itu menjadi hampa dan lebih menampakkan politik sebagai bentuk mobilisasi untuk menyampaikan kehendak berkuasa.
"Pesan acara tersebut adalah membangun persepsi kuat seolah koalisi solid sekaligus memenangkan pilpres. Padahal kemenangan ditentukan rakyat dan sudah ditunjukkan oleh rakyat dengan mendukung Jokowi-JK," ujarnya.
Lebih jauh Hasto mengatakan semua pihak harus menjaga suasana agar tetap sejuk serta tidak melakukan klaim sepihak.
"Jauhkan juga dari setiap upaya manipulatif untuk dongkrak suara. Sebab ketika suka relawan dan rakyat bersatu untuk Jokowi, pasti tidak ada ruang yang terbuka untuk manipulasi," tandasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NAV)
