Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna ke-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018). Foto: Antara/Hafidz Mubarak
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna ke-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018). Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Pendidikan Antikorupsi Didorong Jadi Pelajaran Khusus

Nasional antikorupsi
05 April 2018 20:51
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pendidikan antikorupsi masuk ke kurikulum di semua tingkat pendidikan. Bahkan, ia meminta pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran khusus di sekolah untuk menyiapkan generasi muda berintegritas.
 
“Entah itu muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga generasi muda kita terdidik untuk ikut memerangi korupsi,” kata Bambang Soesatyo saat menerima pengurus Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Kamis, 5 April 2018.
 
“Ini sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih tangguh dan lebih berintegritas," tutur pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangan tertulisnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam kesempatan yang sama Bamsoet berpendapat politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Untuk itu, ia meminta sistem demokrasi pemilihan langsung perlu dikaji ulang.
 
"Untuk menekan politik biaya tinggi, perlu dikaji lagi pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. KPK maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah mengawasinya. Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan melalui DPRD sama sekali tak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang kita anut," Bamsoet menuturkan.
 
Saat ini GMPK di bawah kepemimpinan Bibit Samad Rianto. Keberadaan Bibit diharapkan bisa memberikan nafas baru bagi pemberdayaan masyarakat dalam memerangi dan mencegah bahaya korupsi.
 
Menanggapi pentingnya pendidikan antikorupsi, Bibit menjelaskan GMPK sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, maupun instansi swasta untuk memberikan training antikorupsi.
 
"Ke depan kita akan tingkatkan kembali kerja sama tersebut. Dengan Kementerian PAN-RB pun kami membuat zona integritas wilayah bebas korupsi,” papar Bibit.
 
Sejak dideklarasikan pada 25 November 2013 di Jakarta, GMPK telah meneliti dan mengevaluasi permasalahan tindak pidana korupsi di setiap lapisan kehidupan masyarakat. Selain itu, GMPK juga merumuskan solusi kerawanan dan akar masalah penyebab korupsi.
 

 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif