Jakarta: Urbanisasi saat arus balik Lebaran adalah siklus yang kerap terjadi. Fenomena ini harus disikapi secara arif agar tidak jadi beban bagi pemerintah kota. Tapi, jangan juga dihadapi dengan penolakan saja.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut urbanisasi bersifat alamiah. Masyarakat memandang bahwa perekonomian di kota lebih baik ketimbang di daerah atau di desa. Selain itu, tidak ada aturan yang melarang masyarakat berurbanisasi. Tinggal bagaimana memberikan pemahaman agar pendatang tidak menjadi 'beban' pemerintah.
"Jadi memaknainya harus arif, jangan seolah-olah urbanisasi membawa malapetaka. (Urbanisasi) juga bisa mengisi celah-celah yang kosong, yang memang sebagian dari kita masih membutuhkan teman-teman dari daerah," kata mantan Panglima TNI ini seperti dilansir Antara, Rabu, 20 Juni 2018.
Menurutnya, yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan urbanisasi adalah mitigasi. "Jangan hanya pendekatannya menolak," ujar doktor ilmu administrasi negara dari Universitas Indonesia itu.
Paradigma perpindahnya masyarakat desa atau daerah ke kota sejatinya sudah tidak lagi didasarkan hanya untuk 'mengadu nasib'. Setidaknya, pergerakan ke wilayah kota harus memiliki kepastian akan pekerjaan dan tempat tinggal.
"Kalau ada kepastian, maka akan ada pendapatan baru bagi keluarga mereka di desa. Itu cukup positif. Tapi, sangat tidak positif apabila pergerakan ke kota tanpa tujuan. Misalnya, tidak ada tujuan yang jelas. Bagaimana kehidupan mereka di kota?" tutur Moeldoko.
Baca: Pendatang Baru DKI Diperkirakan 72 Ribu Orang
Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, mengatakan fenomena urbanisasi masih akan terus terjadi sepanjang belum tercapainya pemerataan pembangunan. Selain itu, faktor ketimpangan ekonomi antara desa dan kota menjadi salah satu yang mendorong masih tingginya urbanisasi.
"Mereka melakukan urbanisasi karena adanya selisih upah yang dapat menguntungkan bagi kehidupan keluarga mereka di desa. Misalnya, di desa kerja delapan jam hanya mendapat upah Rp20 ribu, di kota bisa mendapat Rp100 ribu. Jadi, ada selisih uang yang bisa dikirim ke desa," jelasnya.
Menurutnya, saat ini mulai terjadi perubahan pola dan tujuan migrasi. Bukan lagi ke kota-kota besar, masyarakat desa umumnya pergi ke kota-kota menengah atau sekunder. Hal itu disebabkan karena industri-industri mulai bergeser ke kota-kota menengah.
Manfaatkan dana desa
Lebih lanjut Bagong mengatakan solusi yang paling efektif untuk menekan angka urbanisasi adalah melakukan pemerataan pembangunan di desa. Menurutnya, program Dana Desa yang dilakukan pemerintah saat bisa menjadi kunci untuk peningkatan pembangunan dan ekonomi di desa.
"Kuncinya adalah pemerataan pembangunan wilayah desa. Diharapkan juga dana desa dapat bermanfaat untuk membuka banyak lapangan kerja baru, serta memberdayakan masyarakat desa," kata Bagong.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengatakan pembangunan yang telah dilakukan di kawasan perdesaan terbukti mampu mengurangi jumlah masyarakat berurbanisasi. Melalui pembangunan tersebut, ujarnya, banyak tercipta lapangan pekerjaan di desa sehingga memacu pemerataan ekonomi.
"Seharusnya urbanisasi dapat terus ditekan karena melalui dana desa masyarakat desa banyak yang sudah membentuk lapangan pekerjaan baru," jelasnya.
Selain menekan pergerakan urbanisasi, terciptanya lapangan kerja baru sebagai dampak masifnya pembangunan di desa diharapkan dapat menarik kembali kaum urban agar mau berkarya di daerah asal. Jika hal itu terjadi, maka akan berdampak pula pada pengurangan angka pengangguran di kota-kota besar.
"Semoga dengan adanya lapangan kerja di desa, pengangguran bisa berkurang dan orang desa yang ke kota bisa kembali ke desa untuk mengurangi pengangguran di kota," kata Eko.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/9K54Allk" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Urbanisasi saat arus balik Lebaran adalah siklus yang kerap terjadi. Fenomena ini harus disikapi secara arif agar tidak jadi beban bagi pemerintah kota. Tapi, jangan juga dihadapi dengan penolakan saja.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut urbanisasi bersifat alamiah. Masyarakat memandang bahwa perekonomian di kota lebih baik ketimbang di daerah atau di desa. Selain itu, tidak ada aturan yang melarang masyarakat berurbanisasi. Tinggal bagaimana memberikan pemahaman agar pendatang tidak menjadi 'beban' pemerintah.
"Jadi memaknainya harus arif, jangan seolah-olah urbanisasi membawa malapetaka. (Urbanisasi) juga bisa mengisi celah-celah yang kosong, yang memang sebagian dari kita masih membutuhkan teman-teman dari daerah," kata mantan Panglima TNI ini seperti dilansir Antara, Rabu, 20 Juni 2018.
Menurutnya, yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan urbanisasi adalah mitigasi. "Jangan hanya pendekatannya menolak," ujar doktor ilmu administrasi negara dari Universitas Indonesia itu.
Paradigma perpindahnya masyarakat desa atau daerah ke kota sejatinya sudah tidak lagi didasarkan hanya untuk 'mengadu nasib'. Setidaknya, pergerakan ke wilayah kota harus memiliki kepastian akan pekerjaan dan tempat tinggal.
"Kalau ada kepastian, maka akan ada pendapatan baru bagi keluarga mereka di desa. Itu cukup positif. Tapi, sangat tidak positif apabila pergerakan ke kota tanpa tujuan. Misalnya, tidak ada tujuan yang jelas. Bagaimana kehidupan mereka di kota?" tutur Moeldoko.
Baca: Pendatang Baru DKI Diperkirakan 72 Ribu Orang
Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, mengatakan fenomena urbanisasi masih akan terus terjadi sepanjang belum tercapainya pemerataan pembangunan. Selain itu, faktor ketimpangan ekonomi antara desa dan kota menjadi salah satu yang mendorong masih tingginya urbanisasi.
"Mereka melakukan urbanisasi karena adanya selisih upah yang dapat menguntungkan bagi kehidupan keluarga mereka di desa. Misalnya, di desa kerja delapan jam hanya mendapat upah Rp20 ribu, di kota bisa mendapat Rp100 ribu. Jadi, ada selisih uang yang bisa dikirim ke desa," jelasnya.
Menurutnya, saat ini mulai terjadi perubahan pola dan tujuan migrasi. Bukan lagi ke kota-kota besar, masyarakat desa umumnya pergi ke kota-kota menengah atau sekunder. Hal itu disebabkan karena industri-industri mulai bergeser ke kota-kota menengah.
Manfaatkan dana desa
Lebih lanjut Bagong mengatakan solusi yang paling efektif untuk menekan angka urbanisasi adalah melakukan pemerataan pembangunan di desa. Menurutnya, program Dana Desa yang dilakukan pemerintah saat bisa menjadi kunci untuk peningkatan pembangunan dan ekonomi di desa.
"Kuncinya adalah pemerataan pembangunan wilayah desa. Diharapkan juga dana desa dapat bermanfaat untuk membuka banyak lapangan kerja baru, serta memberdayakan masyarakat desa," kata Bagong.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengatakan pembangunan yang telah dilakukan di kawasan perdesaan terbukti mampu mengurangi jumlah masyarakat berurbanisasi. Melalui pembangunan tersebut, ujarnya, banyak tercipta lapangan pekerjaan di desa sehingga memacu pemerataan ekonomi.
"Seharusnya urbanisasi dapat terus ditekan karena melalui dana desa masyarakat desa banyak yang sudah membentuk lapangan pekerjaan baru," jelasnya.
Selain menekan pergerakan urbanisasi, terciptanya lapangan kerja baru sebagai dampak masifnya pembangunan di desa diharapkan dapat menarik kembali kaum urban agar mau berkarya di daerah asal. Jika hal itu terjadi, maka akan berdampak pula pada pengurangan angka pengangguran di kota-kota besar.
"Semoga dengan adanya lapangan kerja di desa, pengangguran bisa berkurang dan orang desa yang ke kota bisa kembali ke desa untuk mengurangi pengangguran di kota," kata Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
