medcom.id, Jakarta: United Nation Development Program diduga menyalurkan dana untuk program Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Pemerintah telah meminta UNDP menyetop aliran dana itu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah bertemu dengan UNDP di Indonesia. UNDP Indonesia, lanjut Kalla, tak banyak tahu tentang aliran dana dan proyek yang dimaksud.
"UNDP di sini tidak tahu. Itu UNDP di Thailand yang punya proyek. Karena itu diminta untuk tidak melanjutkan proyek itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).
JK menjelaskan, UNDP di Indonesia tak terlalu mengikuti proyek itu. Sehingga, tak banyak keterangan didapat terkait aliran dana yang diperkirakan sebesar Rp107,8 miliar itu.
Secara organisasi, pemerintah meminta UNDP di Indonesia memberitahu UNDP Thailand tidak lagi mengalirkan dana ke Indonesia. Aliran dana dari UNDP Thailand, itu masuk kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Indonesia.
"Secara formal (kepada pemerintah) tidak. Mungkin lewat NGO (non-governmental organization)," tambah pria asal Makassar itu.
JK menuturkan, UNDP memberikan informasi aliran dana diberikan kepada LSM yang ada di Indonesia. "Kita minta untuk jangan diteruskan, hentikan itu program yang menurut kabarnya itu termasuk Indonesia," kata JK.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR Bowo Sigit Prabowo mempertanyakan dana senilai Rp107,8 miliar yang diterima dari UNDP untuk program LGBT di Indonesia. Bowo heran dana itu bisa lolos dari pantauan pemerintah.
medcom.id, Jakarta: United Nation Development Program diduga menyalurkan dana untuk program Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Pemerintah telah meminta UNDP menyetop aliran dana itu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah bertemu dengan UNDP di Indonesia. UNDP Indonesia, lanjut Kalla, tak banyak tahu tentang aliran dana dan proyek yang dimaksud.
"UNDP di sini tidak tahu. Itu UNDP di Thailand yang punya proyek. Karena itu diminta untuk tidak melanjutkan proyek itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).
JK menjelaskan, UNDP di Indonesia tak terlalu mengikuti proyek itu. Sehingga, tak banyak keterangan didapat terkait aliran dana yang diperkirakan sebesar Rp107,8 miliar itu.
Secara organisasi, pemerintah meminta UNDP di Indonesia memberitahu UNDP Thailand tidak lagi mengalirkan dana ke Indonesia. Aliran dana dari UNDP Thailand, itu masuk kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Indonesia.
"Secara formal (kepada pemerintah) tidak. Mungkin lewat NGO (non-governmental organization)," tambah pria asal Makassar itu.
JK menuturkan, UNDP memberikan informasi aliran dana diberikan kepada LSM yang ada di Indonesia. "Kita minta untuk jangan diteruskan, hentikan itu program yang menurut kabarnya itu termasuk Indonesia," kata JK.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR Bowo Sigit Prabowo mempertanyakan dana senilai Rp107,8 miliar yang diterima dari UNDP untuk program LGBT di Indonesia. Bowo heran dana itu bisa lolos dari pantauan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
