Yogyakarta: Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung menyebutkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program yang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.
Hal itu dapat dilihat dari turunnya angka kemiskinan, yang semula 9,66 persen pada 2018, menjadi 9,41 persen pada 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai program besar, BPNT perlu alat ukur, pengawasan, dan pendampingan agar dapat berjalan lancar.
Hal itu disampaikan Dirjen PFM Andi ZA Dulung, saat menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan BPNT Tahun 2019 yang dihelat Direktorat ayah III 20/11/19 Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos, di The Rich Hotel Yogya, Yogyakarta, Rabu, 20 November 2019. Sebanyak 193 orang menghadiri rapat ini yang berlangsung pada 19-22 November.
Diadakannya rapat tersebut bertujuan untuk mengetahui capaian sasaran pelaksanaan bantuan sosial (bansos) pangan di 182 kabupaten/kota di Indonesia. Sekaligus untuk mengetahui berbagai kendala yang dialami selama pelaksaan bansos pangan, serta merumuskan solusi kebijakan dalam penyempurnaan pelaksanan bantuan pangan pada tahun-tahun mendatang.
Pada rapat tersebut, Dirjen PFM Andi menyampaikan perlunya perbaikan pola penyaluran BPNT untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bansos. Selain itu, seluruh pihak terkait harus mendorong keuangan inklusif pada berbagai lapisan masyarkat.
"Dari seluruh rangkaian pelaksana kebijakan bantuan ini perlu evaluasi," kata Dirjen PFM Andi.
Lebih lanjut ia menjelaskan, terdapat tiga strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.
"Saya memandang ada tiga strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui implementasi agenda sustainable development goals, yakni perlindungan sosial uang komprehensif, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, mata pencarian yang layak serta berkelanjutan,” ujar Dirjen PFM Andi.
Ia juga menyoroti kondisi demografis di berbagai wilayah, khususnya wilayah III. Kondisi demografis yang sulit dijangkau transportasi dan keterbatasan infrastruktur sangat berdampak pada pencapaian tujuan pelaksanaan BPNT.
Yogyakarta: Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung menyebutkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program yang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.
Hal itu dapat dilihat dari turunnya angka kemiskinan, yang semula 9,66 persen pada 2018, menjadi 9,41 persen pada 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai program besar, BPNT perlu alat ukur, pengawasan, dan pendampingan agar dapat berjalan lancar.
Hal itu disampaikan Dirjen PFM Andi ZA Dulung, saat menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan BPNT Tahun 2019 yang dihelat Direktorat ayah III 20/11/19 Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos, di The Rich Hotel Yogya, Yogyakarta, Rabu, 20 November 2019. Sebanyak 193 orang menghadiri rapat ini yang berlangsung pada 19-22 November.
Diadakannya rapat tersebut bertujuan untuk mengetahui capaian sasaran pelaksanaan bantuan sosial (bansos) pangan di 182 kabupaten/kota di Indonesia. Sekaligus untuk mengetahui berbagai kendala yang dialami selama pelaksaan bansos pangan, serta merumuskan solusi kebijakan dalam penyempurnaan pelaksanan bantuan pangan pada tahun-tahun mendatang.
.JPG)
Pada rapat tersebut, Dirjen PFM Andi menyampaikan perlunya perbaikan pola penyaluran BPNT untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bansos. Selain itu, seluruh pihak terkait harus mendorong keuangan inklusif pada berbagai lapisan masyarkat.
"Dari seluruh rangkaian pelaksana kebijakan bantuan ini perlu evaluasi," kata Dirjen PFM Andi.
.JPG)
Lebih lanjut ia menjelaskan, terdapat tiga strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.
"Saya memandang ada tiga strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui implementasi agenda sustainable development goals, yakni perlindungan sosial uang komprehensif, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, mata pencarian yang layak serta berkelanjutan,” ujar Dirjen PFM Andi.
Ia juga menyoroti kondisi demografis di berbagai wilayah, khususnya wilayah III. Kondisi demografis yang sulit dijangkau transportasi dan keterbatasan infrastruktur sangat berdampak pada pencapaian tujuan pelaksanaan BPNT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
