Kemensos Evaluasi Kendala Bansos Pangan 2018

Sleman: Guna mengetahui keefektifan bansos pangan, baik Beras sejahtera (Rastra) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Sekretariat Ditjend Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan acara Seminar Hasil Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 yang bertempat di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta, Rabu, 12 Desember 2018.  Evaluasi dilakukan pada bansos Rastra di 16 lokasi dan BPNT di 34 lokasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Bansos Rastra telah terlaksana dengan efektif. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk yang telah berhasil menyalurkan bansos. Bahkan, DIY akan dijadikan contoh  keberhasilan penyalurkan bansos. Kementerian Sosial mendorong pemerintah provinsi dan daerah lainnya mencontoh mekanisme Pemda DIY dalam menyalurkan bansos. Tingkat ketersaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di DIY pada 2018, hampir mendekati 100 persen. Kabupaten Kulonprogo tercatat sebagai wilayah yang paling banyak menyalurkan BPNT kepada KPM. "Yogya patut dijadikan contoh oleh provinsi lain dalam keberhasilan bansos. Hasil evaluasi dan penilaian, bansos hampir seluruhnya tersalurkan di semua kabupaten dan kota di DIY," kata Direktur Perkotaan Wilayah dua Direktorat Jendral (Ditjen) Penanganan  Fakir Miskin Kemensos Mumu Suherlan, ditemui di Hotel Merapi Merbabu, Sleman, DIY, Selasa, 12 Desember 2018. Faktor pencetus keberhasilan di antaranya karena Pemda dan Pemkab turun tangan mengawasi penyaluran bansos di lapangan. Tim koordinasi penyaluran bansos turut bekerja keras menyalurkan bansos hingga ke pelosok desa. Bupati Sleman Sri Purnomo dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo beberapa kali hadir pada kegiatan penyaluran bansos pangan. Pemda juga rutin melakukan komunikasi dan meminta solusi kepada Kemensos ketika menemui kendala. Infrastruktur dan jaringan internet di DIY yang baik turut mempermudah penyaluran BPNT. "Mereka juga rutin melakukan pembaruan data para KPM. Data diperbaharui secara berkala sehingga penerima manfaat tepat sasaran," katanya. Tahun depan Kemensos menargetkan masyarakat miskin di 151 kabupaten dan kota di wilayah dua meliputi Banten, DKI Jakarta, Jateng, DIY, Kalimantan, Bali, NTT dan NTB dapat menikmati BPNT. Saat ini, program BPNT telah menyasar masyarakat miskin di 77 kabupaten dan kota di wilayah dua.  “Tahun 2018 masih ada 74 Kabupaten dan kota yang belum tersentuh BPNT. Tahun depan kami targetkan semuanya tersentuh," ucap Mumu. Kemensos akan melakukan evaluasi ulang dan memeriksa data para penerima manfaat agar penyaluran BPNT tepat guna. "Saya berharap hasil evaluasi dapat memberikan masukan bagaimana mengatasi tantangan distribusi BPNT," kata Dirjen PFM Kemensos Andi ZA Dulung. Kendala Penyaluran Bansos Beberapa kendala dalam implementasi program bansos Rastra dan BPNT lebih banyak disebabkan masalah data yang belum sinkron, terutama data di Pagu Kemensos, Bank, dan e-Warong. Pemahaman KPM atas program bansos pangan juga kurang yang mengindikasikan proses edukasi sosialisasi yang kurang optimal.  Soal ketiadaan sinyal atau blank spot mengemuka dalam hasil penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta. Hal ini dipaparkan pada Seminar Hasil Evaluasi Bantuan Sosial Kemensos 2018. Penelitian penyaluran BNPT dilakukan di 34 Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Peneliti Madya B2P3KS Yogyakarta Istiana Hernawati menjelaskan infrastruktur jaringan komunikasi  di luar Pulau Jawa masih minim. Hal ini memperlambat kerja tim koordinasi bansos pangan serta tim Kemensos untuk menyalurkan bansos kepada KPM hingga tingkat desa. "Kendala yang kami temukan di lapangan, sinyal sulit didapat. Komunikasi menjadi tidak lancar," kata Istiana. Berdasarkan penelitian B2P3KS, blank spot paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Kendala lainnya adalah terbatasnya transportasi serta waktu tempuh transportasi di wilayah pedalaman serta kepulauan. Transportasi air berupa kapal di beberapa wilayah tidak setiap hari beroperasi. Walau menghadapi sejumlah kendala, Istisna yang menjabat sebagai Ketua Tim Evaluasi Penyaluran Bansos Pangan menegaskan secara garis besar, implementasi program penyaluran BPNT berjalan efektif.  Sebanyak 80,2 persen KPM puas dengan program BPNT. "Sebanyak 82,23 persen penyaluran tepat sasaran dan 96,26 persen memiliki manfaat ekonomi yang baik," katanya. Selain Pulau Jawa, beberapa wilayah masih sulit diakses akibat ketiadaan sinyal, yaitu Kota Ambon, Nunukan, Pandeglang, dan Kepulauan seribu.  Kemensos  sudah menyurati Kementerian Komunikasi dan informasi (Kominfo) untuk segera membangun jaringan komunikasi dan saluran internet di wilayah-wilayah tersebut sehingga blank spot dapat diatasi.