Jakarta: Sejumlah negara di Timur Tengah disebut mulai melarang poligami. Sebab, poligami rentan dengan kekerasan baik untuk perempuan maupun anak.
"Di dunia beberapa negara yang mayoritas muslim juga melarang poligami, misalkan Irak, Suriah, kemudian Yordania dan Maroko, beberapa negara yang padat penduduk muslimnya di Timur Tengah juga sudah melarang poligami," kata aktivis perempuan Dewi Candraningrum di Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018.
Dewi mendukung upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik untuk tidak berpoligami. Karena bisa membuat kesetaraan gender di Indonesia meningkat.
"Menurut saya wacana atau apa yang disampaikan PSI merupakan kabar bagus untuk kehidupan politik di Indonesia. Demikian juga untuk kemajuan kesetaraan gender di Indonesia," katanya.
Dia mengungkapkan, langkah berani PSI sebenarnya bukan hal baru. Karena pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ASN sudah dilarang melakukan poligami.
Baca: Forum Poligami Berencana Bangun Rumah Penampung Janda
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan partainya menolak praktik poligami. Grace tidak akan merestui kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI mempraktikkan poligami.
Grace menegaskan, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Karena praktik tersebut merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.
Tekad penolakan poligami, kata Grace, akan dilakukan jika PSI lolos ke parlemen. Partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ZkeXm0Zb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Sejumlah negara di Timur Tengah disebut mulai melarang poligami. Sebab, poligami rentan dengan kekerasan baik untuk perempuan maupun anak.
"Di dunia beberapa negara yang mayoritas muslim juga melarang poligami, misalkan Irak, Suriah, kemudian Yordania dan Maroko, beberapa negara yang padat penduduk muslimnya di Timur Tengah juga sudah melarang poligami," kata aktivis perempuan Dewi Candraningrum di Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018.
Dewi mendukung upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik untuk tidak berpoligami. Karena bisa membuat kesetaraan gender di Indonesia meningkat.
"Menurut saya wacana atau apa yang disampaikan PSI merupakan kabar bagus untuk kehidupan politik di Indonesia. Demikian juga untuk kemajuan kesetaraan gender di Indonesia," katanya.
Dia mengungkapkan, langkah berani PSI sebenarnya bukan hal baru. Karena pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ASN sudah dilarang melakukan poligami.
Baca: Forum Poligami Berencana Bangun Rumah Penampung Janda
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan partainya menolak praktik poligami. Grace tidak akan merestui kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI mempraktikkan poligami.
Grace menegaskan, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Karena praktik tersebut merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.
Tekad penolakan poligami, kata Grace, akan dilakukan jika PSI lolos ke parlemen. Partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
